RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN - Gelombang aspirasi mahasiswa kembali menggema di Gedung DPRD Kalimantan Selatan. Kali ini, puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Kalsel menyampaikan berbagai tuntutan terkait isu nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Berbeda dengan aksi demonstrasi yang identik dengan orasi di luar gedung, penyampaian aspirasi kali ini berlangsung dalam suasana dialog dan adu gagasan di Ruang Rapat Ismail Abdullah DPRD Kalsel, Kamis (18/6).
Ketua Umum Badan Koordinasi HMI Kalimantan Selatan, Abdi Aswadi menegaskan aksi tersebut bukan sekadar audiensi. Melainkan bentuk penyampaian aspirasi yang telah disusun berdasarkan kajian dan analisis mendalam.
"Kami ingin tuntutan ini terlebih dahulu diteruskan kepada pemerintah pusat. Setelah itu, kami berharap bisa digelar rapat dengar pendapat dengan para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, sehingga tidak ada lagi proses yang berlarut-larut," ujarnya.
Menurut Abdi, sejumlah poin tuntutan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dari aspek teknis maupun yuridis. Karena itu, HMI berharap seluruh usulan dapat ditelaah secara komprehensif, dan tidak berhenti pada tataran wacana. Ia menegaskan, perjuangan yang dibawa HMI bukan untuk kepentingan organisasi, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.
"Yang kami perjuangkan bukan kepentingan HMI, melainkan kepentingan masyarakat. Karena itu kami ingin setiap tuntutan benar-benar ditindaklanjuti," tegasnya.
Selain menyampaikan tuntutan, HMI juga memberikan catatan terhadap kinerja pemerintah. Menurut mereka, sejumlah program memang telah berjalan. Namun masih diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi dan lembaga negara.
"Pemerintah sudah mulai bekerja, tetapi belum optimal. Kepercayaan publik masih perlu diperkuat melalui evaluasi birokrasi secara menyeluruh di berbagai lembaga," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pihak terkait sesuai bidang masing-masing. "Kami sepakat menyampaikan seluruh tuntutan ini kepada pihak terkait sebagai bahan evaluasi. Mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), distribusi BBM, hingga persoalan ekonomi," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai persoalan distribusi BBM subsidi masih membutuhkan pengawasan yang lebih ketat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Terkait dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM maupun operasional SPBU, Supian menegaskan penindakan harus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran yang terbukti.
"Kalau memang terbukti ada pelanggaran, tentu harus ditindak. Ini juga menjadi bahan evaluasi terhadap pengawasan di seluruh SPBU," tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan dengan melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan di lapangan.
Dalam aksi tersebut, HMI menyampaikan sejumlah tuntutan strategis, di antaranya evaluasi kebijakan kenaikan harga Pertamax, penguatan pengawasan distribusi BBM untuk memberantas praktik penimbunan dan mafia BBM, serta langkah konkret menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga mendorong evaluasi substansi Undang-Undang Polri, pengurangan ketergantungan terhadap utang, peninjauan kebijakan perpajakan yang dinilai memberatkan pelaku usaha dan UMKM, serta audit terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
HMI Kalsel Suarakan Aspirasi Ke DPRD
7 Tuntutan HMI Kalsel :
1. Evaluasi Harga Pertamax.
* Meninjau kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi
2. Berantas Mafia BBM.
* Perketat pengawasan distribusi BBM.
* Cegah penimbunan dan penyalahgunaan.
3. Jaga Nilai Rupiah.
* Langkah konkret menjaga stabilitas ekonomi.
* Lindungi daya beli masyarakat.
4. Evaluasi UU Polri.
* Perkuat mekanisme pengawasan institusi kepolisian
5. Kurangi Ketergantungan Utang.
* Dorong pengelolaan fiskal yang lebih sehat.
6. Tinjau Kebijakan Pajak.
* Evaluasi aturan yang dinilai memberatkan UMKM dan pelaku usaha.
7. Audit Program MBG.
* Pastikan Program Makan Bergizi Gratis tepat sasaran.
* Transparan dan akuntabel.
Pesan Utama HMI Kalsel :
- Aspirasi disusun berdasarkan kajian dan analisis
- Menuntut tindak lanjut nyata, bukan sekadar audiensi
- Meminta DPRD meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat
- Mengusulkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak berwenang
Sikap Ketua DPRD Kalsel Supian HK :
- Siap meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa.
- Mendukung evaluasi Program MBG.
- Menyoroti pengawasan distribusi BBM subsidi.
- Mendorong penindakan jika ada pelanggaran di SPBU.
Baca Juga: Disebut Beri Manfaat Nyata, Puluhan Warga Demo Dukung MBG di Depan DPRD Kabupaten Banjar
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief