RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN - Puluhan kartu kuning terangkat di tengah aksi demonstrasi mahasiswa yang berpusat di depan Kantor DPRD Kalimantan Selatan, Senin (15/6). Simbol itu menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan para pemangku kebijakan yang dinilai gagal merespons berbagai persoalan rakyat.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Kalsel menggelar demo sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan nasional maupun daerah yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan masyarakat.
Koordinator aksi, Ahmad Munawir Sazali mengatakan kartu kuning sengaja diacungkan sebagai alarm peringatan sebelum mahasiswa mengeluarkan “kartu merah”. “Kartu kuning ini kami berikan sebagai tanda peringatan agar kondisi negara maupun daerah tidak semakin menuju kehancuran. Jika tidak ada perubahan, tentu ada konsekuensi yang lebih tegas,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut kehadiran anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan. Mereka ingin menyampaikan langsung berbagai aspirasi yang berkaitan dengan isu-isu nasional.
Meski Ketua DPRD Kalsel Supian HK bersama sejumlah anggota dewan telah menemui massa, mahasiswa tetap bersikeras meminta perwakilan DPR RI hadir di lokasi aksi.
Menurut Munawir, Aliansi BEM se-Kalsel telah mengirim surat resmi pada Jumat (12/6/2026) agar anggota DPR RI Dapil Kalsel menghadiri demonstrasi tersebut. Namun hingga aksi berlangsung, tidak satu pun legislator pusat yang datang. “Kami sudah mengirimkan surat resmi dan meminta anggota DPR RI Dapil Kalsel hadir. Tetapi tidak ada satu pun yang datang,” katanya.
Kekecewaan itu membuat mahasiswa memilih tidak memaparkan seluruh kajian yang telah mereka siapkan. Massa bertahan hingga sekitar pukul 19.00 Wita, sebagai bentuk tekanan agar tuntutan mereka mendapat perhatian serius. “Bertahannya mahasiswa sampai malam hari, adalah pesan kuat bahwa kami benar-benar ingin berdialog langsung dengan anggota DPR RI Dapil Kalsel,” tegasnya.
Sebelumnya, DPRD Kalsel menjanjikan akan memfasilitasi pertemuan mahasiswa dengan anggota DPR RI Dapil Kalsel dalam waktu tiga hari.
Namun mahasiswa masih menunggu kepastian realisasi janji tersebut.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Kedua, meminta pemerintah menurunkan harga BBM.
Selain itu, mereka juga menyoroti rencana revisi Undang-Undang Polri yang dinilai perlu mendapat perhatian publik lebih luas. Tuntutan lainnya adalah peningkatan kesejahteraan sektor pendidikan melalui kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kalsel Supian HK menegaskan pihaknya hanya berperan sebagai fasilitator penyampai aspirasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI. “Seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan ranah kebijakan pemerintah pusat. Kami akan memfasilitasi dan menyampaikan aspirasi itu kepada anggota DPR RI yang mewakili Kalimantan Selatan,” katanya.
Supian memastikan DPRD Kalsel akan mengundang seluruh anggota DPR RI Dapil Kalsel untuk berdialog dengan mahasiswa. Namun, ia mengakui tidak semua legislator kemungkinan bisa hadir, karena masih memiliki agenda di Jakarta.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel dari Fraksi NasDem, Jahrian mengaku optimistis pertemuan tersebut dapat terlaksana. Ia bahkan siap berkoordinasi langsung ke Jakarta untuk memastikan anggota DPR RI hadir dan mendengarkan aspirasi mahasiswa. “Ini bukan hanya soal mahasiswa, tetapi menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kami berupaya menjembatani komunikasi antara mahasiswa dan anggota DPR RI,” ujarnya.
Mahasiswa kini menunggu pembuktian janji DPRD Kalsel. Jika pertemuan dengan anggota DPR RI benar-benar terwujud, mereka berharap berbagai tuntutan yang disuarakan dapat memperoleh jawaban dan tindak lanjut yang jelas.
Kartu Kuning Mahasiswa Untuk Pemerintah
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief