RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti kegiatan Penguatan Pengawasan Internal oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (Irjen Kemenkum) RI yang digelar di Balai Pertemuan Garuda, Kamis (4/6/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi pengawasan, serta Audit Kinerja Program atas Penyelenggaraan Bantuan Hukum pada Kanwil Kemenkum Kalsel Tahun Anggaran 2025.
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI, Komjen Pol Drs Hendro Pandowo MSi dan Plt Inspektur Wilayah V, Budi Ateh. Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkum Kalsel, Tim Auditor Inspektorat Jenderal Kemenkum RI, serta pejabat manajerial dan nonmanajerial beserta jajaran.
Dalam laporannya, Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem menyampaikan ucapan selamat datang kepada Irjen Kemenkum RI beserta jajaran di Bumi Lambung Mangkurat. “Kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI beserta jajaran di Bumi Lambung Mangkurat. Kehadiran Bapak Irjen menjadi motivasi sekaligus penguatan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam memperkuat pengawasan internal di lingkungan Kantor Wilayah,” ujar Alex.
Alex juga melaporkan kondisi umum Kanwil Kemenkum Kalsel, perkembangan pembangunan gedung baru, serta pelaksanaan layanan bantuan hukum di Kalsel yang saat ini didukung 11 Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi. Alex menegaskan komitmen pihaknya memperluas akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu melalui optimalisasi layanan bantuan hukum, penguatan pengawasan daerah bantuan hukum, serta sinergi dengan Pemerintah Daerah endorong pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel. “Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu, melalui optimalisasi layanan bantuan hukum, penguatan pengawasan daerah bantuan hukum, serta sinergi bersama pemerintah daerah agar regulasi bantuan hukum dapat hadir secara merata di Kalsel,” tambahnya.
