RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PELAIHARI - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala), Senin (18/5/2026) siang.
Massa aksi yang terdiri dari BEM dan DPM Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tala itu sebelumnya berkumpul di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Tala. Mereka kemudian berjalan kaki menuju Kantor DPRD Tala di Jalan A Syairani, Kompleks Perkantoran Pelaihari, dengan jarak sekitar 600 meter.
Setibanya di lokasi, mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasi terkait persoalan distribusi solar subsidi yang dinilai merugikan nelayan kecil di wilayah pesisir Kecamatan Takisung.
Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan pemotongan jatah solar subsidi dan distribusi yang dianggap tidak adil bagi nelayan.
Rizki, perwakilan mahasiswa mengatakan dugaan penyelewengan solar subsidi bagi nelayan telah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum mendapat penanganan serius.
“Saya sendiri berasal dari Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, dan ayah saya seorang nelayan. Keluhan masyarakat selama ini justru terkesan diredam dan mendapat intimidasi dari pihak tertentu,” ujar Rizki.
Ia juga menyayangkan tidak adanya anggota DPRD Tala yang hadir menemui massa aksi, padahal sejumlah nelayan datang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Mahasiswa mendesak DPRD Tala membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Panitia Khusus (Pansus) guna menindaklanjuti persoalan distribusi solar subsidi bagi nelayan, khususnya di Kecamatan Takisung. Selain itu, mereka meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyelewengan tersebut.
Ketua HMI Tala, Zulkifli menilai aksi damai itu belum membuahkan hasil maksimal karena aspirasi mahasiswa dan nelayan tidak dapat disampaikan langsung kepada anggota legislatif.
“Tawaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) masih akan kami pertimbangkan. Yang terpenting, hak para nelayan harus dikembalikan,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan massa, Sekwan Tala, Gentry Yuliantono menjelaskan para anggota DPRD Tala sedang berada di luar daerah, di antaranya Jakarta dan Bogor, untuk agenda koordinasi dengan kementerian terkait.
Menurutnya, agenda tersebut juga berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan solar subsidi di Desa Tabanio dan Kuala Tambangan.
“Termasuk untuk memperjuangkan persoalan solar subsidi, serta upaya penambahan kuota bagi nelayan,” jelas Gentry di hadapan massa aksi.
Ia menawarkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) setelah anggota DPRD kembali ke Tala. Dalam forum tersebut, mahasiswa dipersilakan mempertanyakan langsung hasil koordinasi DPRD dengan kementerian terkait, termasuk langkah penambahan kuota solar subsidi bagi nelayan pesisir.
Editor : Fauzan Ridhani