RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarbaru - Pemerintah Provinsi bersama jajaran Forkopimda bergerak cepat merespons aksi protes para sopir terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menegaskan bahwa pihaknya segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) lintas instansi untuk memutus rantai kendala distribusi di lapangan.
Keputusan tersebut diambil setelah perwakilan massa aksi menyampaikan aspirasinya di depan kantor gubernur.
Syarifuddin menyatakan, Satgas ini akan melibatkan seluruh elemen strategis, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Kami sudah sepakat dengan Kapolda dan unsur pimpinan lainnya. Langkah-langkah konkret akan segera diambil untuk mengatasi kelangkaan ini secepat mungkin," ujar Syarifuddin, Rabu (13/5).
Terkait kritikan massa yang menilai fungsi pengawasan selama ini mandul, Sekda tak menampik adanya evaluasi internal. Ia menekankan bahwa kehadiran Satgas baru ini merupakan bentuk regulasi agar distribusi kembali normal.
Meski sempat terjadi adu argumen saat orasi karena massa menganggap pemerintah terlambat bertindak, Syarifuddin menjamin langkah preventif dan penindakan akan berjalan beriringan.
"Semua lini sekretariat terkait dan SKPD akan bergerak. Apa yang disampaikan para sopir tadi akan langsung diproses. Targetnya, dalam minggu ini langkah-langkah tersebut sudah harus terealisasi di lapangan," tegasnya.
Ditanya mengenai teknis pengawasan di SPBU, Syarifuddin menyebut koordinasi dengan pihak kepolisian akan diperketat guna meminimalisir praktik penimbunan atau penyalahgunaan BBM subsidi yang memicu antrean panjang.
Hingga berita ini ditulis, aksi demonstrasi berlangsung dengan aman dan tentram serta berakhir di pukul 12.00 Wita.
Editor : M Oscar Fraby