RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan Policy Talk bertema “Analisis Kebijakan Publik dan Tata Kelola Rekomendasi: Policy Talk Penyusunan Policy Brief untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data” di Balai Pertemuan Garuda, Kanwil Kemenkum Kalsel, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Kanwil Kemenkum Kalsel dalam meningkatkan kompetensi Analis Kebijakan, serta jabatan fungsional lainnya yang melaksanakan analisis kebijakan di wilayah. Forum tersebut dilaksanakan secara hybrid dengan menghadirkan peserta secara langsung maupun virtual dari unsur Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, akademisi, serta para analis kebijakan.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem dalam sambutannya menyampaikan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan berbasis data. “Pengambilan keputusan yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran harus didasarkan pada data serta didukung oleh analisis kebijakan yang sistematis dan tata kelola rekomendasi yang baik melalui penyusunan policy brief sebagai instrumen utama rekomendasi kebijakan,” ujar Alex.
Ia menambahkan pelaksanaan Policy Talk merupakan wujud komitmen nyata Kanwil Kemenkum Kalsel meningkatkan pemahaman analis kebijakan, baik di lingkungan Kementerian Hukum maupun Pemerintah Daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep analisis kebijakan, penyusunan policy brief, hingga tata kelola rekomendasi kebijakan yang terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana dalam laporannya menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman analis kebijakan terhadap metode analisis kebijakan publik berbasis data, memperkuat kapasitas penyusunan policy brief, membangun tata kelola rekomendasi kebijakan yang sistematis, serta mendorong pengambilan keputusan yang berdampak bagi masyarakat.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan praktik baik antara akademisi, praktisi, dan analis kebijakan sehingga kualitas rekomendasi kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum semakin terukur dan berdampak,” ungkap Anton.
Kegiatan menghadirkan narasumber Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara, Widhi Novianto SSos MSi, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr Lies Ariany SH MH. Diskusi dipandu oleh Eko Herdianto SH MM, selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya.
Melalui pelaksanaan Policy Talk ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap terbangun sinergi dan partisipasi aktif seluruh pihak dalam mewujudkan analis kebijakan yang profesional, adaptif, dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk mendukung tata kelola Pemerintahan yang lebih baik.
Editor : Fauzan Ridhani