RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN - Menjelang aksi demonstrasi bertajuk “Riset Indonesia” di depan Kantor DPRD Kalsel, seorang mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (Uniska MAB) Banjarmasin mengaku mengalami dugaan upaya peretasan akun WhatsApp.
Mahasiswa tersebut, Muhammad Arifin, yang juga Ketua BEM Uniska MAB, menyebut insiden terjadi pada Kamis (16/4/2026) sekitar pukul 20.10 Wita.
Ia menduga peristiwa ini bukan kebetulan, melainkan berkaitan dengan rencana aksi yang akan digelar siang ini.
“Ada upaya peretasan terhadap akun WhatsApp pribadi saya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Sebagai salah satu motor penggerak aksi, Arifin menilai dugaan peretasan ini merupakan gangguan serius terhadap ruang komunikasi pribadi, sekaligus indikasi adanya tekanan terhadap gerakan mahasiswa.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga berpotensi mengancam kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Ia pun mengecam keras segala bentuk intimidasi, baik digital maupun non-digital.
“Tindakan ini melanggar hak privasi, kebebasan berekspresi, serta prinsip-prinsip demokrasi,” tegasnya.
Hingga kini, motif di balik dugaan peretasan tersebut belum diketahui. Pihak mahasiswa juga belum menyampaikan langkah lanjutan terkait insiden ini.
Aksi yang bakal digelar juga membawa sedikitnya sembilan poin tuntutan. Di antaranya:
- Mendesak aparat penegak hukum untuk mengungkap aktor intelektual dan pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
- Menuntut proses hukum yang jujur dan transparan, serta menolak pelimpahan kasus ke Puspom TNI karena dianggap sebagai cacat hukum.
- Menuntut Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi transparansi terkait penyaluran anggaran MBG.
- Menolak penggusuran tanah oleh aparat TNI terhadap masyarakat Sidomulyo.
- Mengecam keras tindakan kriminalisasi institusi TNI terhadap masyarakat Sidomulyo.
- Menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan aparat penegak hukum untuk menghentikan praktik tambang ilegal serta memberantas mafia tanah dan pencemaran lingkungan.
- Menuntut pembebasan segera seluruh tahanan politik.
- Menolak penetapan Taman Nasional Meratus.
- Menuntut Presiden RI dan DPR RI untuk segera mengesahkan undang-undang yang pro-rakyat.
Editor : Eddy Hardiyanto