KOTABARU- LGBT di Bumi Saijaan mulai mendapat tantangan keras. Apalagi yang baru baru viral dugaan perilaku mereka yang digerebek beberapa hari yang lalu di Perumahan Ungu Sungai Taib.
Geram akan hal ini, Kepada Radar Banjarmasin, Minggu (5/4) Ketua PC GP Ansor Kotabaru, Rian Chandra, mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk tidak hanya sekedar mengeluarkan himbauan, tetapi melakukan langkah konkret di lapangan.
Rian menekankan bahwa keresahan masyarakat sudah mencapai titik jenuh. Ia mendukung penuh rencana Bupati Kotabaru, H Muhammad Rusli, yang akan menerbitkan Surat Edaran (SE) pelarangan aktivitas LGBT, namun ia meminta regulasi tersebut harus memiliki taring.
Rian secara blak-blakan menyebut bahwa aktivitas kelompok ini sebenarnya sudah terdeteksi di ruang digital.
Ia mendorong instansi terkait untuk melakukan investigasi mendalam terhadap akun-akun dan grup media sosial yang menjadi sarana konsolidasi perilaku menyimpang tersebut.
"Jangan tutup mata. Mencari mereka itu mudah, mereka eksis di media sosial. Cek siapa orangnya, di mana mereka bekerja. Jika terbukti ada grupnya, masuk dan periksa. Ini soal menjaga moralitas daerah, bukan sekadar urusan pribadi," tegas Rian
Ia menegaskan, pengawasan ini bukan bentuk persekusi, melainkan langkah pencegahan agar Kotabaru tidak menjadi zona nyaman bagi penyebaran gaya hidup yang bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat setempat.
Pihaknya juga menyoroti adanya upaya penggiringan opini yang menyebut bahwa LGBT adalah hak asasi atau pilihan hidup.
Rian dengan tegas membantah hal tersebut berdasarkan rujukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"LGBT itu haram. Mengatakan bahwa itu adalah pilihan hidup adalah pendapat yang keliru dan menyesatkan. Kita tidak ingin Kotabaru dicap sebagai daerah yang melegalkan atau melakukan pembiaran terhadap perilaku ini," jelasnya.
Lebih jauh, Ansor Kotabaru meminta instansi terkait untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. Ia mengkhawatirkan, jika dibiarkan tanpa tindakan represif yang terukur, dampaknya akan merusak mentalitas generasi muda Kotabaru di masa depan.
"Jangan sampai perilaku ini dianggap biasa karena tidak ada tindakan tegas. Instansi terkait harus berani mengambil sikap. Kita punya tanggung jawab besar untuk membentengi generasi penerus dari ancaman penyimpangan seksual ini," tutupnya.
Editor : Arif Subekti