PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) bergerak cepat menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan seorang oknum kepala desa (kades) dan perangkat desa.
Langkah awal dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bagian Hukum Setda Tala, serta unsur kepolisian. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut atas informasi yang ramai beredar di media sosial.
Kepala Dinas PMD Tala, Muhammad Syahid, mengatakan rapat digelar untuk menyikapi pemberitaan yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan pelanggaran oleh oknum kades.
“Ini sebagai tindak lanjut dari pemberitaan di media sosial yang menyangkut oknum kades dan perangkat desa,” ujarnya, Minggu (15/3/2026).
Menurut Syahid, pemerintah daerah memastikan persoalan tersebut tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Dugaan pelanggaran akan ditangani sesuai prosedur yang berlaku.
“Pemerintah daerah mengambil langkah untuk menyikapi kejadian tersebut. Tidak ada pembiaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, proses penanganan kini telah ditarik ke tingkat kabupaten agar penanganannya lebih jelas sekaligus meredam keresahan masyarakat.
“Penanganannya sudah diambil alih pemerintah kabupaten supaya masyarakat tidak menjadi resah,” katanya.
Sebelumnya, pada Senin (9/3/2026) sore, seorang kades di Kecamatan Pelaihari berinisial A digerebek oleh istri sahnya saat diduga sedang berduaan dengan seorang perangkat desa berinisial M dari Kecamatan Takisung.
Peristiwa itu terjadi di sebuah rumah di Komplek Gerilya Flamboyan, Kelurahan Karang Taruna, Pelaihari. Aksi penggerebekan tersebut sempat mengejutkan warga sekitar dan videonya viral di media sosial.
Keduanya kemudian diamankan ke Mapolsek Pelaihari untuk dimintai keterangan.
Setelah menjalani mediasi di Mapolsek, kedua belah pihak sepakat tidak melanjutkan perkara ke proses hukum. Namun, pihak istri sah kades meminta agar sanksi administrasi tetap diberikan kepada keduanya.
Editor : Arif Subekti