PARINGIN - Kemarin, 8 Maret, dunia serentak memperingati Hari Perempuan Internasional. Momentum tersebut seharusnya menjadi panggung penghormatan dan pengakuan atas kontribusi besar kaum perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Sejak diresmikan oleh PBB pada tahun 1977, refleksi tahunan ini membawa misi besar untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sekaligus menciptakan ruang hidup yang damai dan setara.
Ironisnya, peringatan ini seolah hanya menjadi seremonial belaka jika melihat potret nyata di lapangan. Di tengah gemuruh ucapan selamat dan apresiasi di media sosial, bayang-bayang kekerasan masih menjadi ancaman nyata yang belum mampu sepenuhnya dikikis dari kehidupan sehari-hari.
Di Kabupaten Balangan misalnya. Jika ditarik mundur dalam tiga tahun belakangan, angka kekerasan terhadap perempuan di Bumi Sanggam justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Balangan, laporan kasus terus merangkak naik.
Pada tahun 2023 tercatat ada 3 kasus, kemudian naik menjadi 4 kasus di tahun 2024, dan melonjak tajam menjadi 8 kasus sepanjang tahun 2025.
Mirisnya, rumah dan lingkungan sosial yang selama ini dianggap sebagai zona paling aman, nyatanya justru menjadi tempat paling rawan. Mayoritas pelaku kekerasan adalah orang-orang yang memiliki hubungan emosional dan sangat dekat dengan korban.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Balangan, Norleli Rahmah mengonfirmasi bahwa pola kekerasan di Balangan memang didominasi oleh lingkaran terdekat.
"Ya, data menunjukkan bahwa pelaku sering kali berasal dari kalangan keluarga sendiri. Seperti orang tua, suami, atau kerabat lainnya. Serta lingkungan terdekat seperti teman sekelas dan teman kuliah," ujar Norleli Rahmah.
Di satu sisi, Norleli menilai lonjakan statistik ini tidak melulu berarti kegagalan sistem perlindungan. Munculnya laporan-laporan menjadi sinyal bahwa masyarakat mulai berani memutus rantai diam. Keberadaan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang saat ini tersebar di tujuh desa mulai menunjukkan efektivitasnya dalam memicu kesadaran warga untuk melapor.
Hingga saat ini, desa-desa seperti Mangkayahu, Balida, Pupuyuan, Lamida Bawah, Maradap, Mampari, dan Suryatama telah memiliki relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). Relawan ini menjadi ujung tombak di akar desa untuk mengawal hak-hak perempuan agar tidak lagi terabaikan.
"Secara statistik angka kasus sering kali terlihat meningkat karena keberanian warga melapor, namun secara substansial program ini dinilai efektif menciptakan lingkungan yang lebih aman," jelasnya.
Meski kesadaran melapor terus tumbuh, Balangan masih dihadapkan pada tantangan fasilitas pendukung yang terbatas. Pemerintah daerah mengakui bahwa layanan pemulihan trauma bagi korban masih belum mandiri. Hingga kini, UPTD PPA belum memiliki tenaga ahli psikolog tetap secara internal dan harus mengandalkan kerja sama dengan kabupaten tetangga maupun provinsi.
Kondisi serupa juga terjadi pada ketersediaan rumah aman bagi korban yang jiwanya terancam. Tanpa adanya gedung permanen, pemerintah daerah terpaksa menyiasatinya dengan mengalokasikan anggaran untuk menyewa rumah jika sewaktu-waktu ada korban yang memerlukan perlindungan mendesak.
"Untuk rumah aman sendiri secara permanen belum ada, namun kami memiliki anggaran untuk sewa rumah aman bilamana ada kasus yang memerlukan," pungkasnya.