BANJARBARU – Semenjak sahamnya diambilalih PT Pribumi Citra Megah Utama pada 2017 lalu, perusahaan tambang intan, PT Galuh Cempaka masih terus mencari potensi cadangan di wilayah perizinan mereka.
Perusahaan pemegang izin kontrak karya (KK) dari Kementerian ESDM itu tampak memperluas area tambangnya hingga ke seberang Danau Caramin di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin.
External PT Galuh Cempaka, Nunung Harianto, membenarkan adanya pembukaan lahan baru tersebut. Ia mengungkapkan, lokasi tambang aktif itu memiliki luas sekitar satu hektare.
“Sejak 2025 kami buka lahan di seberang Danau Caramin. Jaraknya sekitar 1,25 kilometer dari permukiman, jadi aman dari lingkungan sekitar,” ujarnya saat ditemui, Sabtu (21/2).
Untuk mendukung keamanan operasional, area tambang tersebut dilengkapi tanggul setinggi tiga meter dengan lebar sekitar delapan meter. Tanggul berfungsi mencegah masuknya air serta mengurangi risiko kerusakan akibat cuaca ekstrem.
Hari menjelaskan, sistem operasional tambang dilakukan dengan metode buka-tutup. Area yang telah selesai ditambang akan segera ditutup kembali sebelum membuka titik baru. “Sistemnya buka sedikit, diambil, lalu ditutup lagi. Jadi tidak dibuka lebar. Dengan cara ini dampak lingkungan bisa kami reduksi,” katanya.
Menurutnya, aktivitas keluar-masuk truk di lokasi merupakan bagian dari sistem tersebut, termasuk untuk mendukung proses reklamasi lahan pascatambang.
Ia menambahkan, karakter lahan di kawasan Galuh Cempaka yang didominasi rawa membuat tanah mudah gembur dan berpotensi longsor jika dibuka terlalu luas, terutama saat curah hujan tinggi. Karena itu, pembukaan lahan dilakukan secara terbatas untuk menjaga stabilitas area dan keselamatan kerja.
Ke depan, pengembangan tambang masih difokuskan di wilayah Banjarbaru. Perusahaan juga belum memiliki rencana melakukan eksploitasi ke daerah lain, termasuk Kabupaten Tanah Laut.
DLH Tak Dilibatkan dalam Pengawasan
Sementara itu, Kasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru, Akhmad Arie Wijaya Abdur menyampaikan, pihaknya tidak dilibatkan secara teknis dalam pengawasan operasional tambang PT Galuh Cempaka.
"Kewenangan pengelolaan dan pengawasan sepenuhnya berada di pemerintah pusat," katanya.
Ia menyebut, sejak penetapan kawasan tambang sebagai wilayah dengan status khusus, pemerintah daerah tidak lagi menerima informasi detail terkait rencana dan tahapan kegiatan penambangan.
“Kami tidak dilibatkan dalam hal penambahan luasan lahan, tahapan penambangan dari lokasi mana ke mana, termasuk rencana penimbunan sementara, lokasi pengolahan limbah, maupun pengelolaan hasil olahan,” ungkapnya.
Menurutnya, keterbatasan kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan melakukan pengawasan lingkungan secara mendalam, meskipun aktivitas tambang berada di Banjarbaru.
DLH Banjarbaru hanya dapat melakukan pengawasan umum di lapangan, seperti pengelolaan sampah, kebersihan kawasan, serta hal-hal administratif yang menjadi kewenangan daerah.
“Pengawasan kami sifatnya umum saja, tidak sampai ke teknis operasional tambang. Semua yang menyangkut teknis lingkungan tambang berada di pusat,” jelas Ari.
Padahal, lanjutnya, pengawasan teknis sangat penting untuk mengetahui rencana kerja penambangan secara berkala, mulai dari pemindahan lapisan tanah atas (topsoil), penempatan material buangan, hingga proses penimbunan kembali dan reklamasi lahan.
Selain itu, aspek pengelolaan air permukaan juga menjadi perhatian, mengingat karakteristik tambang Galuh Cempaka berada di bawah permukaan tanah dan rawan tergenang saat curah hujan tinggi.
Editor: Sutrisno
Editor : Arief