KANDANGAN - Kasus tentang adanya praktik pengiriman tenaga kerja ilegal yang dilakukan oleh M atau Mj, warga asal Tanah Laut, menemukan fakta baru.
Sebelumnya dikabarkan, ada lima orang korban Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal asal HSS yang berhasil dipulangkan ke kampung halaman, setelah berhasil dicegah untuk berangkat ke Arab Saudi sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).
Namun belakangan diketahui prosedur yang digunakan ilegal dan nonprosedural.
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan masyarakat pada 19 Januari 2026 mengenai warga Kalimantan Selatan yang ditemukan terlantar di Bogor, Jawa Barat.
Masrah dan Sumiarni, dua orang korban CPMI ilegal asal Desa Pahampangan, Kecamatan Padang Batung kepada Radar Banjarmasin, menceritakan fakta sebenarnya yang dialami mereka dari awal keberangkatan.
Masrah menceritakan, awalnya mendapat kabar tentang pengiriman tenaga kerja ini dari informasi mulut ke mulut.
"Saya mendapat informasi ini dari mulut ke mulut. Saya diminta menyiapkan surat-surat seperti paspor, kartu keluarga, dan surat izin keluarga," ujar Masrah.
Masrah mengatakan, setelah surat menyurat siap, dia bersama anggota yang lainnya akhirnya diberangkatkan ke Surabaya melalui jalur laut pada tanggal 7 Januari 2026.
"Kami berangkat tanggal 7 Januari ke Surabaya untuk ziarah dulu, baru ke Jakarta menginap beberapa malam, selanjutnya baru kami pindah ke Cibinong, Bogor, Jawa Barat", jelas Masrah.
Masrah menegaskan bahwa mereka saat di Bogor itu, mereka tidak ditelantarkan seperti kabar yang beredar.
Ia mangatakan bahwa mereka tetap dijamin di sana, karena ada koordinator yang memandu mereka di sana.
"Kami di sana tidak terlantar, makan, minum, dan lain-lain di jamin oleh bos, kami juga mendapatkan uang saku. Jadi sebenarnya kami di Bogor itu adalah sedang menunggu semua berkas siap, dan ada majikan yang siap menerima kami di Arab Saudi, sehingga kami bisa diberangkatkan ke Arab Saudi", tegas Masrah.
Kemudian Sumiarni, mengatakan bahwa mereka yang berangkat ini, mayoritas adalah tenaga kerja yang sebelumnya memang sudah pernah bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga.
"Kami yang berangkat ini, mayoritas adalah yang sudah pernah bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga. Saya sendiri sebelumnya bekerja di Turki dari sampai November 2021 sampai Oktober 2025", ujar Sumiarni.
Begitu juga dengan Masrah yang sebelumnya juga sudah pernah bekerja di Dammam Arab Saudi sebagai pembantu dari tahun 2017 sampai 2022.
Masrah dan Sumiarni mengatakan latar belakang mereka memilih bekerja di luar negeri ini adalah karena tuntutan ekonomi keluarga yang serba kekurangan.
Kemudian Masrah dan Sumiarni menceritakan tentang dua orang teman lainnya yang belum pulang.
Sebelumnya satu orang dikabarkan sudah terlanjur di kirim ke Arab Saudi dan satu orang lainnya dikabarkan kabur.
"Satu orang itu namanya Mariatul orang Pahampangan juga, memang betul sudah berangkat ke Arab Saudi, sedangkan yang dikatakan kabur itu namanya A'ar, sebenarnya bukan kabur, tapi sudah mendapat panggilan dan pindah ke tempat lain, untuk bersiap berangkat ke Arab Saudi", ujar Masrah.
Kemudian Sumiarni menambahkan, bahwa jadwal keberangkatan mereka ini berbeda.
"Jadikan keberangkatan kami sesuai kesiapan berkas, apabila berkas siap, maka bisa berangkat terlebih dahulu, hingga akhirnya tinggal kami berlima ini saja lagi yang tersisa", ujar Sumiarni.
Selanjutnya Masrah dan Sumiarni sepakat, terkait kabar mereka mendapat ancaman dari agen yang memberangkatkan mereka tidaklah benar.
"Jadi keberangkatan kami ini gratis, tanpa biaya sepeserpun. Pihak agen hanya memberikan pilihan, kalau mau membatalkan keberangkatan selama masih di Indonesia, bisa saja, tapi ada membayar sejumlah uang sebagai "uang pengalih" untuk pengganti kepada pihak sponsor atas jasa menyiapkan tiket keberangkatan. Kalau mengancam dan memberikan tekanan itu tidak benar", ucap mereka sepakat.
Mereka mengatakan, adanya tanggapan terkait unsur ancaman dan tekanan, mungkin hanya karena anggapan dari cerita-cerita anggota lainnya yang gagal berangkat sebelumnya.
Kemudian terkait perusahan agen yang dinilai ilegal tanpa izin ini, Masrah dan Sumiarni sepakat mengatakan memang benar, karena beroperasi di tengah peraturan negara yang belum memperbolehkan adanya pemberangkatan tenaga kerja ke Timur Tengah.
Editor : Arif Subekti