AMUNTAI – Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), H Fadilah bersama sejumlah anggota DPRD menerima aksi damai dari Damang Adat Dayak Meratus Borneo (DADMB) dan Gerakan Sosial Terintegritas (GOSTI) Kabupaten HSU di depan Kantor DPRD HSU, Jalan Ahmad Yani, Senin (26/1/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan keberatan atas proses rekrutmen tenaga keamanan di RSUD Pambalah Batung yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja.
Selain itu, mereka juga mendesak DPRD HSU memanggil Direktur RSUD terkait pembagian kontrak pembangunan rumah sakit.
Ketua DADMB Kabupaten HSU, Munawari menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung kepada pimpinan DPRD sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan dan transparansi pengelolaan institusi publik.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD HSU H Fadilah memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan lembaga legislatif.
“Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. DPRD akan menindaklanjuti dengan memanggil pihak terkait, termasuk manajemen RSUD, untuk meminta klarifikasi atas persoalan yang disampaikan masyarakat,” ujar H Fadilah.
Ia menegaskan, DPRD HSU berkomitmen mengawal isu kesejahteraan tenaga kerja, sekaligus mendorong transparansi dalam setiap proyek pembangunan daerah.
Kasubag Hukum dan Humas RSUD Pambalah Batung Amuntai Syahrinawati, mewakili Direktur RSUD Apt Farida Evana menjelaskan proses rekrutmen tenaga keamanan dilakukan melalui kerja sama dengan Kodim Amuntai.
“Per 1 Desember 2025, RSUD Pambalah Batung telah mengirimkan surat kepada Kodim Amuntai untuk melaksanakan seleksi penerimaan petugas keamanan, meliputi tes administrasi, kesiapan jasmani, serta pelatihan baris-berbaris. Dari hasil seleksi tersebut, kami memilih peserta dengan nilai terbaik,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses penerimaan tenaga keamanan telah disosialisasikan secara terbuka melalui media sosial resmi RSUD Pambalah Batung.
Kejaksaan Negeri HSU melalui Ps Kasi Intel, Adris menyatakan pihaknya hanya menerima dukungan masyarakat yang disampaikan dalam aksi tersebut.
“Pihak Kejaksaan hanya menerima dukungan yang disampaikan masyarakat, tanpa mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan aksi,” ujar Adris.
Aksi berlangsung damai, tertib, dan kondusif dengan pengamanan aparat terkait.
Editor : Eddy Hardiyanto