MARTAPURA – Banjir yang melanda Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, hampir genap sebulan tak kunjung surut. Sejak 27 Desember 2025, sembilan desa masih tergenang, memaksa puluhan ribu warga bertahan hidup di tengah air yang menutup akses jalan, hingga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pendidikan.
Sistem pengelolaan air perkebunan kelapa sawit milik PT Palmina Utama, yakni tanggul dan pompanisasi yang dibangun perusahaan diduga mengubah pola aliran air. Sehingga kawasan perkebunan tetap kering sementara permukiman warga justru tergenang.
Dugaan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I–IV DPRD Banjar, Kamis (22/1). Ketua Komisi I, Amiruddin, menegaskan keresahan warga muncul karena rumah mereka kebanjiran, sementara kebun sawit aman. “Yang dirasakan masyarakat, rumah mereka kebanjiran, sementara kebun sawit tidak,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II, Rahmat Saleh, menambahkan sedikitnya delapan hingga sembilan desa terdampak langsung. Kondisi ini menimbulkan kesan ketimpangan risiko antara kawasan produksi perusahaan dan permukiman.
Sekretaris Kecamatan Cintapuri, Rolibi, memaparkan banjir berulang telah merusak infrastruktur, melumpuhkan pertanian, bahkan membuat sekolah sempat tidak aktif berbulan-bulan. “Warga harus menggunakan perahu untuk mobilitas,” katanya.
Warga menyoroti perubahan karakter lahan. Areal perkebunan yang dulunya rawa kini kering akibat sistem pompa, sementara desa-desa sekitarnya justru tergenang. Elevasi tanggul yang tinggi disebut memperparah kondisi, terutama di Desa Alalak Padang dan sekitarnya.
Sisi lain, Direktur Operasional PT Palmina, Leksono Budi Santoso, mengakui tanggul dibangun untuk melindungi produktivitas kebun sawit. Namun ia menolak jika banjir semata-mata akibat sistem tersebut.
Menurutnya, faktor lain seperti curah hujan tinggi, pasang laut, dan pendangkalan Sungai Alalak turut berperan. “Kami juga sudah mengurangi operasional pompa hingga 47 persen dalam satu pekan terakhir,” ujarnya.
Untuk jangka pendek, PT Palmina menyalurkan bantuan sembako ke desa terdampak dan berkomitmen memperbaiki rumah warga. Perusahaan juga membuka data operasional pompa harian agar bisa dipantau masyarakat.
Dalam jangka menengah, perusahaan menyatakan siap berkolaborasi dalam program normalisasi sungai dan penyusunan CSR berbasis survei lapangan. Target uji coba sistem baru dijadwalkan pada musim hujan akhir 2026.
Meski begitu, DPRD menilai penjelasan perusahaan masih berupa klaim internal. Dewan mendorong kajian independen untuk memastikan sejauh mana dampak aktivitas perusahaan terhadap banjir. Dewan berencana melakukan inspeksi mendadak ke lokasi banjir. Wakil Ketua DPRD, Irwan Bora, menegaskan akan dibentuk satuan tugas (satgas) untuk mengurai persoalan aduan warga serta memastikan tanggung jawab perusahaan dan pemerintah.
Sementara, Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjar mencatat kapasitas Sungai Alalak tidak mampu menampung debit air. DLH mengusulkan normalisasi sungai melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) serta optimalisasi kanal internal perusahaan. Relokasi warga bahkan disebut sebagai opsi terakhir jika banjir tak teratasi.
Sementara itu, Pemkab Banjar menegaskan akan mengawal ketat komitmen perusahaan. Sekda Banjar, Yudi Andrea, menyebut rapat koordinasi lanjutan digelar untuk memastikan langkah perusahaan benar-benar diterapkan. “Kami ingin memastikan bukan hanya sebatas rencana,” tegasnya.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief