BANJARMASIN – Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor DPRD Kalimantan Selatan, berubah menjadi kericuhan. Puluhan mahasiswa dari Aliansi BEM se Kalsel bentrok dengan aparat keamanan saat berusaha menerobos masuk ke Rumah Banjar, Kamis (15/1) petang.
Kericuhan pertama pecah ketika massa menuntut Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, turun langsung menemui mereka. Penolakan terhadap wacana Pilkada tidak langsung menjadi pemicu utama. Adu dorong tak terelakkan, botol beterbangan, cat semprot diarahkan ke aparat, hingga seorang mahasiswa mengalami pendarahan di hidung.
Tak berhenti di situ, massa kembali mencoba menerobos pagar DPRD. Pagar terlepas, dan seorang mahasiswa bernama M Arifin tertindih di tengah kerumunan. Wajahnya pucat, ia bersama dua peserta aksi lain harus dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans.
Insiden ini memicu kecaman keras dari mahasiswa. Ketua BEM ULM, Adi Jayadi, mendesak agar Kapolda Kalsel dan DPRD menyatakan sikap atas insiden yang dinilai refresif. “Kami minta komitmen sikap atas korban massa aksi hari ini (kemarin, red),” tegasnya lantang.
Kedatangan mahasiswa ke Rumah Banjar untuk menolak wacana Pilkada tidak langsung. Massa menilai, wacana Pilkada melalui DPRD adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Ketua BEM Universitas Sapta Mandiri Balangan, Abdullah, menuding alasan efisiensi anggaran sama saja dengan menganggap suara rakyat sebagai beban.
“Itu sangat rawan, berpotensi melahirkan politik transaksional dan jual beli jabatan,” cecarnya.
Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bahri sempat datang menghampiri massa, ia didesak untuk menerima mahasiswa yang ingin menduduki ruang paripurna. Setelah negosiasi, dialog pun dilakukan di ruang rapat paripurna.
Meski difasilitasi, massa tetap bersikukuh meminta Supian HK hadir dan mengakomodir langsung tuntutan yang dibawa. “Apabila dalam waktu dekat tidak berhadir menemui, kami pastikan datang dengan massa yang berlipat ganda,” ucap M Irfan Naufal.
Sisi lain, Ketua BEM Universitas Sapta Mandiri Balangan, Abdullah menilai suara rakyat dianggap beban anggaran atas wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
“Karena alasannya efisiensi, jadi artinya itu mengatakan suara rakyat adalah beban anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, wacana pemilihan tidak langsung atau Pilkada dipilih melalui DPRD sangat rawan dan berpotensi memunculkan politik transaksi jual beli jabatan. Ia juga menyebut wacana ini membelenggu partisipasi rakyat untuk terlibat langsung dalam menentukan kepala daerah. “Di dalam sana sangat rawan lobi-lobi dalam pemilihan kepala daerah,” ucapnya.
Sementara, Rosehan memahami keinginan yang datang dari para demonstran. Dihadapan massa, ia mengungkapkan sejumlah anggota dewan termasuk Ketua DPRD sedang menjalani agenda reses dari tanggal 14-21 Januari di daerah pemilihan masing-masing.
Maka, ia meminta massa agar bersabar, sembari menyampaikan kondisi ini ke Ketua DPRD. “Saya menghargai dan mengapresiasi tuntutan Pilkada itu. Saya pribadi sependapat dengan mereka. Kita sampaikan dulu keinginan mereka kepada ketua,” janjinya.
Adapun tuntutan massa aksi, menuntut pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, selain itu menuntut komitmen konstitusional negara demokrasi elektoral langsung.
Mahasiswa juga menuntut pembebasan segera tanpa syarat terhadap pejuag demokrasi yang ditahan sebagai tahanan politik, menuntut pelaksanaan audit lingkungan yang independen, transparan dan berbasis data ilmiah disertai penindakan hukum yang tegas terhadap krisis ekologis.
Selain itu, mereka juga menagih janji atas nota kesepahaman dalam pembatalan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus yang mengancam ruang hidup masyarakat adat dan dilakukan tanpa kajian sosial-lingkungan yang memadai. Terakahir, mahasiswa menuntut presiden dan DPR RI segera mengesahkan undang-undang pro rakyat.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief