BANJARMASIN – Angka kekerasan terhadap anak di Banjarmasin sedikit mengalami penurunan. Hingga Oktober 2025, tercatat 92 korban di DP3A Kota Banjarmasin. Jumlah ini sedikit lebih rendah dari tahun 2024 yang mencapai 118 kasus. Namun penurunan ini, tidak serta merta menunjukkan situasi aman.
"Jangan salah membaca angka. Secara tren memang mulai menurun, tapi Banjarmasin masih tertinggi di Kalimantan Selatan," ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Banjarmasin, Muhammad Ramadhan kepada Radar Banjarmasin, Rabu (5/11).
Ramadhan membaca fenomena ini dalam dua sisi. Pertama, tingginya kasus menunjukkan masih rentannya anak terhadap kekerasan di ranah domestik dan lingkungan sosial. Di sisi lain, meningkatnya laporan menandakan kesadaran untuk tidak diam mulai tumbuh.
Jenis kekerasan yang paling dominan pada 2025 justru bergeser. Tahun sebelumnya kekerasan psikis menonjol. Tahun ini, kekerasan seksual yang mendominasi laporan. Mayoritas pelakunya bukan orang asing.
"Karena faktor relasi kuasa, kepercayaan, kedekatan emosional. Banyak pelakunya orang terdekat korban," ujarnya.
Jika dipetakan per wilayah, Ramadhan mengungkap laporan terbanyak berada di Banjarmasin Barat dengan 29 kasus, Banjarmasin Selatan 21 kasus, Banjarmasin Tengah 18 kasus, Banjarmasin Timur 16 kasus, Banjarmasin Utara 8 kasus, dan Luar Banjarmasin sebanyak 8 kasus.
Dijelaskan bahwa tingginya angka kekerasan di Banjarmasin Barat tak serta merta berarti di sana yang paling parah. Bisa jadi mekanisme pelaporan lebih hidup, jaringan lebih aktif, dan masyarakat lebih berani untuk speak up.
Banyak keluarga masih memilih menutup-nutupi kasus, bahkan menahan proses hukum. DP3A menyebut tabu keluarga ini adalah musuh tersulit.
Cara pemecahannya, DP3A melakukan pendekatan edukatif melalui Puspaga, pembentukan KRPPA (Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak). Kini sudah 16 kelurahan, dan target di 2026 sebanyak 26 kelurahan.
Selain itu, program Besty PPA gencar turun ke sekolah, 69 SMP sederajat tahun ini sudah membentuk konseling teman sebaya hingga pelatihan guru BK.
Ramadhan menegaskan, DP3A menolak penyelesaian mediasi "di bawah meja" yang justru merugikan anak. "Laporkan langsung ke UPTD PPA atau hotline. Jangan dibawa ke meja RT dulu. Itu sering blocking case," tegasnya.
Menurut DP3A, ukuran keberhasilan bukan angka laporan makin sedikit, tapi angka kekerasan berulang yang turun. Kekerasan terhadap anak harus dihentikan. Jika dibiarkan, korban hari ini bisa tumbuh menjadi pelaku besok. "Jika mengetahui atau melihat tanda kekerasan, segera melapor tanpa mengumbar identitas korban di medsos," pungkas Ramadhan.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief