Desakan publik terhadap perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banjar kian keras. Setelah 134 siswa keracunan, kini giliran kelompok masyarakat turun menuntut evaluasi total dan tanggung jawab moral dari penyelenggara.
******
MARTAPURA – Tekanan publik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjar terus menguat. Setelah insiden dugaan keracunan massal yang menimpa 134 siswa pada 9 Oktober tadi, giliran Kelompok Masyarakat Pemerhati Banua (KMPB) yang turun tangan mendesak evaluasi total terhadap program tersebut.
Audiensi KMPB dengan jajaran Pemkab Banjar digelar di Ruang Sekretariat Daerah Martapura pada Rabu (15/10), dengan dihadiri Pj Sekda Banjar H Ikhwansyah, Kapolres Banjar AKBP Fadli, Kadisdik Banjar, serta Plt Kadinkes Banjar.
Koordinator Aksi KMPB, Bahaudin meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tungkaran menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas insiden keracunan tersebut. “Kami tidak menolak MBG, program ini baik untuk masyarakat. Tapi ketika sudah menimbulkan korban, harus ada tanggung jawab moral. Kami minta BGN dan pemilik SPPG menyampaikan permohonan maaf kepada publik,” ujarnya.
Selain permintaan maaf, KMPB juga mendorong agar aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus ini secara tuntas. Bahkan, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mekanisme pelaksanaan MBG. Mulai dari dapur produksi hingga proses distribusi ke sekolah. “Kami juga sudah melayangkan surat audiensi ke DPRD Banjar. Namun hingga kini, belum ada tanggapan. Padahal kasus yang melibatkan lebih dari 130 siswa ini seharusnya menjadi prioritas pengawasan legislatif,” kata Bahaudin dengan nada kecewa.
Dalam audiensi, KMPB juga menyoroti pentingnya penataan lokasi dan infrastruktur dapur MBG (SPPG) agar sesuai tata ruang wilayah dan kondisi geografis daerah. “Pemkab Banjar harus aktif memberikan masukan kepada BGN terkait lokasi SPPG. Kami juga mendorong agar APBD bisa dialokasikan untuk mendukung penyediaan fasilitas yang memenuhi syarat sanitasi,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada aspek keamanan pangan, KMPB juga mengingatkan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal dalam pelaksanaan program. “Bahan pangan seperti beras, ayam, ikan, dan sayur harus diambil dari petani, peternak, dan pelaku UMKM Banjar. Jangan sampai program nasional ini justru tidak berdampak pada ekonomi masyarakat sendiri,” tegas Bahaudin.
Menanggapi hal itu, Pj Sekda Kabupaten Banjar menyampaikan apresiasi terhadap langkah KMPB yang memberikan masukan konstruktif. Ia menegaskan bahwa Pemkab Banjar akan meneruskan seluruh aspirasi masyarakat kepada BGN sebagai penyelenggara utama program. “Alhamdulillah, kami terima semua masukan dari rekan-rekan KMPB. Semua akan kami jadikan bahan evaluasi. Program ini tetap berjalan, tapi tentu harus diperbaiki agar tidak ada lagi korban,” ujarnya.
Ikhwansyah yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan MBG Banjar menilai kasus ini menjadi peringatan nasional bagi seluruh daerah pelaksana program. “Ini bukan hanya pelajaran untuk Banjar, tapi juga bagi seluruh daerah di Indonesia agar lebih berhati-hati dalam mengawasi pelaksanaan MBG,” sebutnya.
Korwil MBG Banjar Minta Maaf
Genap sepekan setelah kasus dugaan keracunan massal menimpa 134 siswa di Kabupaten Banjar, Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kabupaten Banjar Sinta Aulia menyampaikan permintaan maaf resmi kepada masyarakat, Rabu (15/10). “Saya selaku Korwil MBG Kabupaten Banjar menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kejadian kemarin. Kami akan meningkatkan pengawasan agar hal seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Sinta usai audiensi bersama Kelompok Masyarakat Pemerhati Banua (KMPB), Kapolres Banjar AKBP Fadli, dan Pj Sekdakab Banjar Ikhwansyah, di Ruang Barakat I Setda Banjar.
Sinta mengakui, evaluasi menyeluruh akan dilakukan, terutama pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). “Kami akan memperbaiki pelaksanaan di lapangan agar program ini tetap terjaga kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Namun, KMPB menilai permintaan maaf itu belum cukup. Ketua KMPB Bahaudin menilai seharusnya permintaan maaf juga datang dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tungkaran, tempat makanan MBG tersebut diolah. “Yang kami sayangkan, tidak ada permintaan maaf dari BGN atau pemilik dapur SPPG. Padahal merekalah yang bertanggung jawab langsung atas operasional di lapangan,” ujarnya tegas.
Proses penyelidikan atas dugaan keracunan MBG masih berlanjut. Polres Banjar telah mengirim sampel makanan ke Laboratorium Forensik Surabaya. Sedangkan dapur SPPG Tungkaran masih ditutup untuk keperluan investigasi lebih lanjut.
Hasil uji laboratorium sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menunjukkan adanya cemaran bakteri dan kandungan nitrit di atas ambang batas pada makanan dan air yang digunakan dapur tersebut.
Evaluasi Total Program MBG Banjar
Tuntutan KMPB:
- Permintaan maaf terbuka dari BGN dan SPPG Tungkaran
- Evaluasi total seluruh mekanisme MBG
- Penegakan hukum hingga tuntas
- Penataan ulang lokasi & infrastruktur dapur MBG
- Alokasi APBD untuk peningkatan fasilitas higienis
- Penggunaan bahan pangan dari petani & UMKM lokal
Respons Pemerintah:
- Pemkab Banjar terima semua masukan dan akan diteruskan ke BGN
- Komitmen perbaikan agar tidak ada korban lagi
- Kasus dijadikan pelajaran nasional
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief