MARTAPURA - Di tengah hebohnya kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Martapura, nama Irwan Bora ikut terseret dalam isu kepemilikan dapur penyedia makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tungkaran. Namun, kabar tersebut langsung dibantah tegas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar itu.
Irwan Bora menegaskan bahwa dapur tersebut bukan miliknya. Melainkan milik keluarganya. “Itu bukan dapur saya. Dapur MBG di Tungkaran milik keluarga saya, tepatnya Haji Saukani. Beliau memang masih keluarga, tapi bukan milik saya langsung,” ujarnya, Jumat (10/10).
Isu itu mencuat setelah dapur SPPG Tungkaran yang dikelola Yayasan Griya Rizki Babussalam menjadi sorotan karena diduga menjadi sumber makanan penyebab 134 siswa dari delapan sekolah mengalami gejala keracunan. Hasil uji laboratorium sementara dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menunjukkan adanya kandungan nitrat pada nasi dan sayur, yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan jika dikonsumsi berlebihan.
Meski begitu, Irwan menilai kejadian itu murni musibah, bukan kelalaian. “Saya prihatin, tapi jangan buru-buru menyalahkan. Ini musibah yang harus dijadikan pelajaran. Kita harus perbaiki sistem dari dapur sampai distribusi,” ucap politisi Partai Gerindra itu.
Kendati demikian, ia tak menampik bahwa dirinya juga memang memiliki dapur pelaksana MBG. Tapi, berlokasi di Sungai Ulin, Banjarbaru. Bukan di Tungkaran. “Kalau dapur di Tungkaran itu milik Haji Saukani, rekan kami. Kami sering berdiskusi soal pelaksanaan MBG, karena satu komunitas,” jelasnya.
Menurut Irwan, program MBG adalah inisiatif besar pemerintah pusat yang harus dijaga bersama. “Program ini adalah prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi emas 2045. Jadi jangan sampai rusak karena kelalaian teknis,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sisi positif MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. “Petani, peternak, dan pelaku UMKM di Banjar ikut terbantu, karena dapur MBG menyerap bahan pangan lokal. Efeknya besar,” tambahnya.
Irwan memastikan bahwa DPRD Banjar bersama pemerintah daerah akan memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur MBG di wilayahnya. “Ini tanggung jawab moral. Kita ingin memastikan semua dapur memenuhi standar keamanan pangan agar kasus seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Sekadar diketahui, dapur SPPG Tungkaran melayani 2.416 penerima manfaat MBG dari 12 sekolah di Martapura. Proses memasak di dapur tersebut diketahui dimulai sejak dini hari. Lantas distribusi makanan ke sekolah berlangsung antara pukul 07.00 hingga 12.00 WITA.
Laporan pertama mengenai perubahan aroma dan rasa makanan muncul sekitar pukul 14.00. Disusul keluhan mual dan muntah dari sejumlah siswa.
Pemerintah Kabupaten Banjar menanggung seluruh biaya pengobatan para korban yang dirawat di RSUD Ratu Zalecha Martapura. Sementara hasil investigasi resmi masih menunggu laporan lengkap dari tim gabungan.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief