BANJARBARU - Pemkab Banjar menaikkan status Siaga Darurat Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan). Keputusan ini diumumkan dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana Karhutla 2025 di Hotel Roditha Banjarbaru, Senin (11/8) siang.
Bupati Banjar, Saidi Mansyur menyebut langkah itu diambil menyusul terdeteksinya 165 titik api dengan total area terbakar mencapai 40 hektare sejak awal tahun. “Hasil rakor diharapkan bisa dijalankan dengan baik oleh seluruh pihak terkait. Karena karhutla menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Menurutnya, karhutla selalu menjadi tantangan serius setiap musim kemarau. Tidak hanya merusak ekosistem darat, juga berdampak pada udara, transportasi, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat. Jadi, diperlukan sinergi antar pemerintah daerah, provinsi, dan seluruh stakeholder untuk pencegahan dini dan edukasi kepada masyarakat.
“Satgas harus aktif melakukan penjagaan dini dan promotif, menyampaikan pesan ke masyarakat agar bersama-sama mencegah kebakaran,” tegasnya.
Plt Kalak BPBD Banjar, Yayan Daryanto mengatakan status Siaga ini memang perlu diberlakukan, meski cuaca sekarang masih dibantu hujan. “Walaupun kemarau basah, tetap kita siapkan status Banjar hari ini sebagai status Siaga,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, BPBD Banjar akan mendirikan posko di titik-titik rawan karhutla, khususnya di daerah yang memiliki banyak hotspot seperti Kecamatan Paramasan dan Cintapuri.
Wilayah-wilayah rawan karhutla di Kabupaten Banjar, kata Yayan, umumnya berada di kawasan hutan dan lahan gambut. Ini sangat rentan terbakar saat musim kemarau. “Kita akan melakukan pemantauan intensif dan edukasi masyarakat, guna mencegah meluasnya kebakaran dan menekan jumlah titik api yang muncul,” simpulnya.
Dua Heli Tiba Pekan Ini
Langkah Pemkab Banjar ini sejalan dengan kebijakan Pemprov Kalsel yang lebih dulu menetapkan status Siaga Darurat Karhutla pada 4 Agustus hingga 30 September 2025.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi mengatakan arahan gubernur menekankan empat hal penting. Mulai dari memperkuat regulasi kebencanaan, meningkatkan kapasitas SDM, memperluas kolaborasi, dan memaksimalkan peran seluruh stakeholder.
“Kami juga sudah mengusulkan tambahan empat heli, baik water bombing maupun patroli, untuk menjangkau titik api yang sulit diakses darat. Dua heli akan tiba pekan ini,” ungkap Bambang.
Tidak hanya dari segi peralatan, opsi operasi modifikasi cuaca juga disiapkan jika kemarau ekstrem terjadi.
Menurut data BMKG, kemarau tahun ini bersifat basah, yang sesekali diguyur curah hujan. Namun, potensi karhutla tetap tinggi di lahan gambut dan kawasan pegunungan. “Tapi, rata-rata 13 kabupaten/kota di Kalsel berpotensi karhutla. Dokumen mitigasi yang sudah disusun menjadi panduan agar penanganan lebih terukur,” beber Bambang.
Dengan status Siaga ini, tambah Bambang, pihaknya berharap kolaborasi lintas sektor mulai BNPB, TNI, Polri, swasta, hingga masyarakat, mampu menekan jumlah titik api. “Meski hujan masih turun, satu percikan api di lahan gambut bisa berubah jadi bencana besar,” pungkasnya.
Kekhawatiran Pemkab Banjar ini bisa dilihat dari data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menunjukkan kebakaran masif di Kabupaten Banjar. Bahkan belum lama tadi, petugas dari KLH menyegel lahan areal konsesi PT SSM di Kabupaten Banjar terkait kebakaran lahan pada musim kemarau 2025. Tindakan itu berdasarkan pantauan citra satelit Sipongi dan BRIN periode 1 Juli - 4 Agustus 2025, ditemukan 74 titik panas di lokasi perusahaan perkebunan sawit itu. Hasil pengecekan lapangan 4-7 Agustus 2025, mengungkap luas lahan terbakar mencapai 1.514,9 hektare di tiga lokasi. Estate 2 (161,76 ha), Estate 3.1 (798,13 ha), dan Estate 3.2 (555 ha) yang berlokasi baik di dalam maupun di luar HGU perusahaan.
Deputi Penegakan Hukum Lingkungan KLH, Irjen Pol Rizal Irawan menegaskan setiap perusahaan wajib bertanggung jawab penuh, baik secara hukum maupun moral. “Kebakaran lahan tidak dapat ditoleransi. Kami akan memproses temuan ini sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief