BATULICIN - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, mengungkapkan ribuan wartawan di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025. Kondisi ini membuat banyak media kesulitan menjaga independensi.
“Banyak media, apalagi media di daerah, akhirnya bermitra dengan pemerintah daerah,” ujarnya saat Pelantikan Pengurus PWI Tanah Bumbu periode 2025–2028, Senin (21/7).
Bentuk kemitraan itu umumnya berupa kerja sama publikasi, advertorial, dan sosialisasi program pemerintah yang dibayar melalui anggaran belanja iklan atau dana kerja sama media.
Meski demikian, ia menegaskan pentingnya menjaga fungsi kontrol pers.
“Walau ada kemitraan, media tetap harus memberi kritik yang membangun,” kata Helmie.
Ia juga meminta semua pihak berani melapor jika ada oknum wartawan yang hanya datang untuk meminta uang.
“Sudah banyak kepala desa, lurah, dan kepala sekolah yang melapor kepada kami,” ujarnya.
Helmie menegaskan, PWI siap memproses kasus semacam itu secara hukum.
“Jaga martabat PWI, jangan mencari uang dengan cara yang tidak bermartabat,” pesannya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik yang mewakili Bupati Tanah Bumbu, M Yamani, mengucapkan selamat kepada pengurus PWI Tanah Bumbu periode 2025–2028 yang baru dilantik.
Ia berharap, kepengurusan baru dapat memperkuat sinergi antara insan pers dan pemerintah daerah, terutama dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Pers memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Editor : Arif Subekti