KOTABARU - Ratusan nelayan Desa Hilir Rampa mendatangi Kantor DPRD Kotabaru, Senin (2/9/2024).
Mereka menuntut ketidakjelasan urusan surat izin perlengkapan kapal dai Kesyahbandaran dan Otoristas Pelabuhan (KSOP) setempat yang dianggap berbeli.
Dari pantauan Radar Banjarmasin di lapangan, para nelayan tersebut dikordinatori langsung oleh Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero.
Yang ikut demo tidak hanya terdiri dari para nelayan, tapi juga dihadiri kaum emak-emak dan pemuda.
Mereka bersatu sambil meneriakkan rasa simpati kepada para nelayan yang diduga dipersulit dalam pengurusan izin kapal yang selalu berbelit tanpa ada kejelasan.
Dalam orasinya, Usman mengatakan Nelayan Desa Hilir Muara merasa dihantui oleh penegak hukum di laut karena surat izin kapal tidak kunjung keluar dengan alasan berbelit.
Beberapa menit berorasi, perwakilan nelayan tersebut disambut para Anggota DPRD Kotabaru untuk diajak masuk kedalam ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Mendengar tawaran tersebut, beberapa nelayan itu pun masuk beberapa orang, sedangkan yang lain menunggu di pinggir jalan sambil sesekali berteriak dan memukul panci yang dibawanya.
Di RDP tersebut, Usman mengatakan lambatnya penerbitan surat izin kapal dan urusan yang sangat berbelit.
Padahal, nelayan sudah bekerja sama dengan Poltek Kotabaru dalam melakukan pengukuran.
“Kami sudah kemana-mana, termasuk ke Kampus untuk meminta bantuan dalam pengukuran proses izin kapal. Tapi, lagi-lagi hasilnya yang dikeluarkan KSOP sangat mengecewakan,” keluhnya.
“Kami tidak akan keluar dari gedung ini, kalau tidak ada jaminan nelayan kami kalau ke laut tidak ditangkap,” ancamnya.
Mendengar hal tersebut, Aris perwakilan KSOP yang juga hadir memberikan pembelaan bahwa pihaknya bukan berbelit, tapi memang persyaratan pembuatan izin kapal memang belum rampung.
Setelah pernyataan tersebut, beberapa anggota DPRD Kotabaru juga mengeluarkan pendapat, sehingga pihak Polres Kotabaru yang diwakili Kabag Ops Polres Kotabaru Kompol Abdul Rauf mengambil jalan tengah.
“Saya akan menjamin bahwa nelayan yang sedang dalam pengurusan surat izin kapal, tidak akan ditangkap, dengan catatan masih dalam kepengurusan,” solusinya.
Kabag Ops juga menyarankan agar dibentuk tim terpadu supaya semua stakeholder dilibatkan.
Ketua DPRD Kotabaru, Swanti menarik tiga kesimpulan yang membuat nelayan tersebut sepakat dan mulai tenang.
Yakni, dibentuk tim terpadu, penjaminan tidak ada tindakan hukum di laut, dan untuk izin kapal akan diganti namanya agar mendapatkan solusi izin yang terbaik.
Editor : Fauzan Ridhani