BANJARMASIN - Demo mahasiswa di depan Gedung DPRD Kalsel, Jumat (23/8) malam berakhir ricuh. Aparat harus membubarkan massa, karena ngotot menembus barikade aparat.
Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 20.00 malam. Mahasiswa dari gabungan BEM se-Kalsel masih ngotot bertahan di ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Awalnya, aparat kepolisian sudah bertindak persuasif dengan memberi waktu lebih berorasi. Padahal aturannya hanya sampai pukul 18.00 petang.
Namun, massa memaksa menerobos ingin menduduki “Rumah Banjar”. Tak ayal, aparat melawan dengan menahan massa hingga terjadi chaos. Ini merupakan bentrokan kedua setelah sore sebelumnya terjadi insiden serupa.
Massa menuntut untuk bertemu Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK. Namun, Supian sedang berada di wilayah konstituennya, karena agenda resmi legislatif.
Koordinator lapangan, Muhammad Arief Rahim menerangkan ada puluhan massa yang harus mendapatkan tindakan medis usai terjadi bentrokan dua kali itu. “Hingga pukul 20.00, data sementara yang terhimpun ada 21 yang menerima tindakan medis. Satu di antaranya pingsan,” terangnya.
Ketua HMI Cabang Banjarmasin itu mengungkap ada tiga massa yang diamankan aparat. “Kami menyesalkan tindakan kekerasan dari aparat ini,” ujarnya.
Tak hanya saling dorong, mahasiswa juga melakukan lemparan ke petugas pada bentrok pertama. Untungnya kericuhan tak lama, sekitar 10 menit.
Massa mahasiswa ini dari gabungan BEM se-Kalsel. Jumlahnya mencapai seribuan. “Kami ingin masuk ke rumah rakyat,” koar salah satu pengunjuk rasa.
Seribuan mahasiswa ini datang secara bergelombang sejak pukul 15.00 siang. Apa yang dituntut mahasiswa? Mereka tak menyebut. Kecuali diizinkan dulu masuk ke halaman ‘Rumah Banjar’.
Aksi sempat berangsur dingin, setelah kehadiran anggota DPRD Kalsel, Suripno Sumas. Namun, mahasiswa menolak ketika Suripno hanya memberi solusi menerimakan aspirasi. Mahasiswa ingin semuanya masuk ke dalam.
Tak lama, kericuhan sempat terjadi. Suripno bahkan sempat terkena dorongan dari mahasiswa.
Pendemo masih bertahan di depan Gedung DPRD Kalsel. Mereka juga menyalakan api dengan membakar sampah sambil berorasi bergantian. Mereka belum mau membubarkan diri sebelum permintaan dipenuhi.
Demi menghindari chaos yang lebih besar, Polda Kalsel mendatangkan kembali pasukan Brimob dari Mako Banjarbaru. Sebelumnya, pengamanan demo sudah diturunkan maksimal. Dari mobil Water Cannon hingga rantis Baracudda.
Tolak RUU Pilkada
Sebelum bertolak ke Rumah Banjar, massa dari Banjarbaru berkumpul di halaman Gedung DPRD Banjarbaru untuk menyatakan sikap tolak RUU Pilkada dan kawal keputusan MK, Jumat (23/8) siang.
Koordinator lapangan massa aksi dari Kota Banjarbaru, Bung Sandy mengatakan sebanyak 250 massa digerakkan dari Banjarbaru. Mereka datang dengan mengibarkan bendera dan berbaris menyuarakan tuntutan atas sikap DPR RI dan pemerintah terkait putusan MK 60 dan 70 tentang syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. "Kami tidak mau melepaskan, dan kami juga tidak mau membiarkan DPRD Banjarbaru hari ini adem ayem, diam-diam saja," cetus Bung Sandy.
Atas nama masyarakat Kalsel, tegas Bung Sandy, massa menolak RUU Pilkada atau UU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. "Kami mendesak agar KPU RI untuk segera mengesahkan PKPU terkait persyaratan pendaftaran calon kepala daerah sesuai keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024," sebutnya.
Mereka juga meminta penghentian segala permufakatan jahat para elit dan pemangku kebijakan yang haus kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan kenegaraan. Selain itu, perlu pengembalian kekuasaan berwatak kerakyatan dan taat kepada UUD Negara RI 1945. "Kami mahasiswa Banjarbaru akan terus mengawal dan mendorong seluruh jalannya tahapan Pilkada 2024 yang dilakukan sesuai dengan asas demokrasi," tegasnya.
Pihaknya memandang Pilkada 2024 inkonsitusional karena berjalan tidak sesuai perintah konstitusi. Apalagi MK mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawal konstitusi.
Selain itu juga, kata Bung Sandy, sikap DPR juga merupakan tindakan pengkhianatan terhadap rakyat. Mereka meyakini peristiwa ini akan terulang kembali di masa mendatang, seperti terjadi sebelumnya.
Namun, massa bertekad terus mengawal. "Harapan kami, RUU itu tidak terjadi. Bahkan, RUU itu benar-benar tidak terjadi," ulang Sandy.
Editor: Eddy Hardiyanyo
Editor : Arief