BANJARBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel) menggelar Kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Kalsel.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Taufiqurrakhman di Novotel Banjarmasin Airport, Banjarbaru, Rabu (12/6/2024).
Turut berhadir dalam pembukaan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ramlan Harun, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Said Mahdar, serta Kepala UPT se-Banjar Raya.
Acara ini juga dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kota Banjarbaru, Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Tanah Laut, Inspektur Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Ketua Pengurus Wilayah Notaris Indonesia, serta Ketua Pengurus Notaris Daerah.
Kegiatan yang mengangkat tema “Penguatan Peran, Fungsi Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris” diikuti peserta yang berjumlah 100 orang.
Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Panitia, Kasubbid Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program dari Kanwil Kemenkumham Kalsel sebagai bentuk evaluasi dalam pengawasan dan pemeriksaan notaris yang ada di Kalsel.
"Kami berharap anggota yang telah dilantik bukan hanya sekadar pelengkap, tapi mampu memberi masukan dan ide terhadap peran Majelis Pengawas dalam rangka pembinaan notaris di Wilayah Kalimantan Selatan. Kami juga berharap adanya saran dan masukan dari peserta rakor terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pengawas baik daerah maupun wilayah, tentunya semua saran dan masukan sangat kami hargai," ujar Kakanwil.
Sebagai arahan, Kakanwil juga menekankan tiga hal utama terkait tugas dan fungsi Majelis Pengawas. Pertama, segera menyelesaikan semua pengaduan masyarakat yang masuk sesuai dengan SOP yang berlaku. Kedua, menjunjung tinggi martabat Majelis Pengawas Daerah. Ketiga, tetap objektif dan independen dalam menilai perkara yang diadukan.
Kakanwil juga menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM untuk tidak sungkan mengambil tindakan bagi oknum notaris yang tidak profersional.
"Saya selaku ex officio Ketua Majelis Pengawas Wilayah dan Ketua Majelis Kehormatan Notaris tidak akan ragu memberikan izin kepada aparat penegak hukum bagi para oknum notaris yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang, namun demikian tetap mematuhi tahapan-tahapan pemeriksaan notaris sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tegas Kakanwil.
Dengan dibukanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan notaris di Provinsi Kalimantan Selatan.
Editor : Fauzan Ridhani