Rocky Gerung Gabung Istana, Masihkah Berani Kritik Tajam Presiden?

Zulvan Rahmatan • Dipublikasikan Senin, 5 Oktober 2026 | 09:46 WIB
Ilustrasi Rocky Gerung
Ilustrasi Rocky Gerung

RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Rocky Gerung sekarang sudah masuk ke lingkaran Istana. Sosok yang selama ini dikenal vokal mengkritik kekuasaan dari luar, kini justru duduk di dalam sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Presiden Prabowo Subianto melantik Rocky bersama anggota Wantimpres lainnya di Istana Negara, Jumat (2/10). Total ada 26 anggota yang dilantik dalam formasi baru Wantimpres tersebut.

Perubahan posisi ini tentu bikin publik bertanya-tanya. Selama ini, Rocky identik dengan kritik yang tajam terhadap kebijakan pemerintah. Ia lebih sering berada di luar pagar kekuasaan, mengamati kebijakan, lalu membedahnya dengan gaya yang lugas dan kadang kontroversial.

Sekarang situasinya beda. Rocky justru duduk di lembaga yang tugasnya memberikan pertimbangan kepada Presiden. Dari luar pagar istana, masuk ke dalam pagar.

Rocky sendiri sebelumnya menyebut perubahan posisi tersebut tidak otomatis mengubah sikapnya. Ia mengatakan dirinya tetap membawa prinsip “radical break”. Artinya, menurut Rocky, yang berubah adalah posisi. Dulu mengkritik dari luar, sekarang bisa memberikan kritik dan masukan langsung dari dalam.

Nah, di sinilah pertanyaan besarnya muncul: masih bisakah Rocky tetap kritis setelah berada di lingkar kekuasaan?

Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Uniska MAB, Diky Akbarianto (23) melihat masuknya Rocky ke Wantimpres tidak otomatis membuat fungsi kritik hilang. Malah, menurutnya, posisi baru tersebut bisa membuka ruang yang berbeda. Kalau sebelumnya kritik disampaikan dari luar, sekarang Rocky punya kesempatan menyampaikannya langsung kepada pengambil keputusan.

“Kalau semua orang hanya mengikuti tanpa memberikan masukan, potensi masalah justru bisa tidak kelihatan,” ujarnya, Minggu (4/10).

Menurut Diky, pemerintah tetap butuh orang yang berani menunjuk bagian yang berpotensi bermasalah. Namun, menjadi kritis bukan berarti harus selalu bilang pemerintah salah.

Ia mengibaratkannya seperti pengawas operasional. Pengawas yang objektif bukan datang dengan misi mencari-cari kesalahan. Tapi, ia juga tidak boleh menganggap semua keputusan atasan pasti benar.

Yang harus jadi pegangan adalah fakta, prosedur, risiko, dan kondisi di lapangan. “Dia tidak harus selalu mengatakan bahwa pemerintah itu salah untuk membuktikan dirinya teguh atau masih independen. Kalau suatu kebijakan memang menurut analisisnya baik, ya bisa saja dia mengatakan baik. Tetapi kalau ada risiko atau persoalan, dia juga harus berani menyampaikannya,” katanya.

Dengan kata lain, Rocky tidak harus terus-terusan berseberangan dengan pemerintah untuk membuktikan dirinya independen. Yang lebih penting justru apakah ia masih berani menyampaikan hal yang tidak enak didengar ketika memang diperlukan.

Diky juga menilai ukuran kritik bukan cuma dari seberapa pedas kalimat yang keluar. Masukan harus punya efek. Ada masalah yang ditemukan, risikonya dibaca, rekomendasi diberikan, lalu dilihat lagi apakah masalah tersebut benar-benar ditangani. “Masukan itu bisa dikatakan bekerja kalau ada proses yang jelas. Lalu ada follow up untuk melihat apakah masalahnya benar-benar selesai,” tuturnya.

Masalahnya, proses tersebut tidak semuanya bisa dilihat publik. Apa yang dibicarakan di ruang pertimbangan Presiden tentu tidak selalu diumbar ke masyarakat. Karena itu, publik hanya bisa melihat hasil akhirnya melalui rekam jejak Rocky selama menjalankan tugas.

Apakah gagasannya tetap kritis? Apakah ia berani berbeda pendapat? Dan yang tidak kalah penting, apakah ada perubahan kebijakan yang lahir dari pertimbangan tersebut?

Pandangan serupa disampaikan Laiela Amalia (23. Namun, pegawai bank dari Banjarmasin ini melihat persoalan Rocky dengan lebih hati-hati.

Menurutnya, wajar jika publik mempertanyakan independensi Rocky. Sebab, perubahannya memang cukup signifikan: dari pengkritik pemerintah di luar system, menjadi bagian dari lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Tetapi, masuk ke pemerintahan tidak otomatis berarti seseorang kehilangan sikap kritis. “Berpindah dari posisi pengkritik di luar pemerintahan ke lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden tidak otomatis berarti seseorang kehilangan sikap kritisnya,” ujarnya.

Karena Rocky baru masuk ke posisi tersebut, Laiela menilai publik belum perlu buru-buru menyimpulkan apakah sikapnya berubah atau tetap sama.

Yang lebih penting adalah melihat bagaimana ia bekerja.

Independensi, menurutnya, akan terlihat ketika Rocky mampu memberikan pertimbangan objektif, termasuk saat pandangannya berbeda dengan pihak yang diberi nasihat.

Namun, sikap kritis juga tidak cukup hanya menjadi identitas.

Kritik harus punya dasar yang rasional dan tetap mempertimbangkan kepentingan publik.

Jadi, kalau sebuah kebijakan memang dinilai baik, mengatakan kebijakan itu baik tidak otomatis membuat seseorang kehilangan independensi. Sebaliknya, ketika ada persoalan, keberanian untuk menyampaikannya justru menjadi salah satu ukuran penting. “Ukuran yang paling konkret bukanlah apa yang ia katakan setelah dilantik, melainkan apakah dalam proses pengambilan kebijakan ia benar-benar mampu memberikan pandangan yang independen, kritis, dan objektif ketika diperlukan,” kata Laiela.

Pada akhirnya, Rocky kini berada di ruang yang selama ini sering ia kritik. Terlalu cepat menyebut dirinya berubah juga belum tepat.

Namun, memastikan dirinya tetap sama juga belum bisa dibuktikan sekarang.

Jawabannya akan terlihat dari satu hal: rekam jejak Rocky selama menjadi Wantimpres.

Publik tinggal mengamati. Apakah kritik Rocky benar-benar ikut bekerja dari dalam, atau sekadar berganti tempat.(van/az/dye)

Editor : Arief M
ZPEAK UP pemuda Rocky Gerung Pemerintahan