RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Film dokumenter investigasi, “Pesta Babi” menyedot kontroversi. Semakin dilarang, malah makin viral. Masyarakat penasaran.
***
Film dokumenter Pesta Babi lagi ramai dibicarakan anak muda. Bukan cuma karena judulnya yang bikin orang penasaran, tapi juga isi filmnya yang dianggap “berani” membongkar sisi lain Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan.
Karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale itu menyoroti pembukaan jutaan hektare hutan adat di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi untuk proyek perkebunan tebu dan sawit berskala besar.
Dalihnya demi ketahanan pangan dan energi nasional. Tapi di balik itu, film ini memperlihatkan keresahan masyarakat adat yang merasa ruang hidup mereka makin terdesak. Hutan dibabat, sungai terancam rusak, hingga muncul dugaan intimidasi dalam pengamanan proyek.
Yang bikin makin heboh, film ini justru makin viral setelah muncul penolakan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel. Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan panas di media sosial.
Alih-alih bikin orang mundur, kontroversi itu malah membuat nobar Pesta Babi makin menjamur di Kalimantan Selatan. Mulai kampus, komunitas, kedai kopi sampai organisasi kepemudaan ramai-ramai menggelar diskusi dan nonton bareng.
Banyak anak muda penasaran ingin melihat langsung isi film yang disebut-sebut “mengganggu” itu.
Di tengah polemik, pemerintah pusat juga buka suara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang film tersebut diputar.
Menurutnya, masyarakat dipersilakan menonton dan tidak perlu terpancing hanya karena judulnya terdengar sensitif.
Buat sebagian aktivis dan komunitas muda, Pesta Babi bukan sekadar film dokumenter biasa. Film ini dianggap membuka sudut pandang baru tentang dampak kebijakan besar terhadap masyarakat adat dan lingkungan.
Banyak yang menilai dokumenter investigasi seperti ini penting untuk membangun budaya kritik, kesadaran sosial, dan cara berpikir lebih terbuka di tengah masyarakat.
Menariknya lagi, film ini justru dinilai memperkuat rasa toleransi dan kepedulian terhadap keberagaman. Penonton diajak melihat bahwa pembangunan bukan cuma soal proyek besar, tapi juga tentang manusia, alam, dan ruang hidup yang harus dijaga bersama.
Mahasiswi Uniska MAB, Fajriani Astuti menilai kontroversi yang menyertai film dokumenter punya pengaruh besar dalam membentuk diskusi, keaktifan berpikir dan memberi ruang melihat dari beragam sudut pandang. Ketika muncul penolakan, itu justru menjadi marketing gratis. “Dari situ (penolakan, red) terlihat bahwa banyak orang mulai tertarik untuk mencari tahu langsung. Bukan hanya percaya pada opini orang lain,” ujar mahasiswi dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakuktas Kesehatan Masyarakat itu, Minggu (17/5).
Setelah menonton film Pesta Babi, ia merasa mendapat gambaran tentang dampak pembangunan, kebijakan terhadap masyarakat adat, serta lingkungan sekitar. “Nyatanya, kehidupan masyarakat bisa berubah akibat proyek besar yang masuk ke wilayah mereka,” katanya.
Dari situ, menurut cewek 21 tahun ini merasa, dokumenter cukup membuka pikiran dan membuat sadar bahwa setiap kebijakan punya dampak yang perlu diperhatikan. Ia menekankan, pentingnya memberi ruang untuk diskusi dan menghargai perbedaan pendapat dari sesuatu yang telah dikonsumsi. “Ini bukan untuk memecah belah. Tetapi untuk menambah sudut pandang dan membangun kesadaran sosial,” ungkap Fajriani.
Selain itu, juga tidak harus selalu langsung setuju dengan semua isi film. Setidaknya, bisa belajar melihat suatu masalah dari sisi yang berbeda. “Dengan begitu, kita bisa lebih kritis, lebih peduli dan lebih menghargai keberagaman pandangan,” paparnya.
Alfiannur F.A juga menilai kontroversi merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Apalagi, sempat terdengar narasi yang berpotensi memecah belah. Menurut mahasiswa ULM ini, sikap itu justru seperti ambigu.
Sebagai mahasiswa, pantang patuh mentah-mentah pada narasi pelarangan. Logikanya, mahasiswa bisa menjadikannya sebagai bahan berpikir, menilai sebuah karya secara objektif. “Kalau dilarang, bagaimana kita menilainya,” sebut mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi FKIP ini.
Alfiannur menegaskan, membatasi hak menonton sama dengan meragukan kemampuan kalangan muda untuk belajar. Kontroversi ini, kata dia, cukup menjadi bahan ujian, apakah sudah cukup dewasa untuk melihat perbedaan sudut pandang.
Menurutnya, dokumenter Pesta Babi hadir dengan energi yang sulit ditolak. Cerita yang disuguhkan mendalam tentang perlawanan, hutan adat dan realitas Papua yang terus bergulat dengan ambisi pembangunan.
Ia menambahkan, film ini secara tajam menyoroti perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam mempertahankan kedaulatan tanah leluhur dari ekspansi industri di sektor real estate hingga ketahanan energi dan pangan. “Mungkin ada yang menilai Papua saat ini sudah mengalami kemajuan pesat. Tapi di sinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, kemajuan seperti apa dan untuk siapa?,” tukasnya. “Kita harus berani mempertanyakan, kesejahteraan apakah sejatinya bisa dicapai dengan mengorbankan identitas budaya dan kelestarian alam sebuah suku bangsa?,” sambungnya.
Selain itu, cowok 22 tahun ini menekankan pentingnya membangun kesadaran kritis tanpa kehilangan rasa nasionalisme. Ia menegaskan menonton film Pesta Babi tidak memecah belah, melainkan memperluas solidaritas sebagai sesama anak bangsa untuk peduli.
Mahasiswi UIN Antasari, Sahira Zuhdiyya Annajah menilai kontroversi yang muncul lebih banyak dipicu isu yang diangkat dalam film dokumenter tersebut. Terutama terkait perjuangan masyarakat adat Papua mempertahankan lahan mereka.
Menurutnya, film itu menyoroti persoalan tanah adat yang dinilai beralih kepemilikan kepada negara maupun perusahaan besar dengan dalih ketahanan pangan. Karena isu tersebut sensitif, respons yang muncul di tengah masyarakat hingga aparat pun ikut menjadi sensitif. “Saya melihat pembubaran kegiatan nonton bareng justru tidak memberikan ruang pengetahuan maupun kebebasan, baik bagi pembuat film maupun penontonnya,” nilai mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah itu.
Cewek 18 tahun ini mengaku rasa penasaran terhadap isu Papua justru semakin besar setelah mendengar adanya pembubaran pemutaran film di lingkungan kampus maupun masyarakat. “Dari situ saya jadi ingin melihat langsung filmnya untuk menghilangkan keawaman saya terkait kondisi masyarakat Papua,” katanya.
Usai menonton film tersebut, Sahira mengaku sempat mengalami pergulatan pandangan dalam dirinya. Awalnya, ia sempat berpikir program perkebunan berskala besar yang dilakukan pemerintah bertujuan menjaga stabilitas pangan nasional. Namun setelah menyaksikan keseluruhan isi dokumenter, pandangannya berubah. “Saya akhirnya memahami bahwa masyarakat Papua sebenarnya hanya ingin mempertahankan hak milik mereka,” tuturnya.
Meski begitu, ia menilai film tersebut tetap bersifat objektif. Tidak ingin terburu-buru berpihak hanya berdasarkan tontonan semata. “Saya tidak bisa langsung menempelkan pro atau kontra kepada pihak mana pun hanya dari film ini. Karena saya juga tidak mengetahui sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi,” jelasnya.
Ia berharap dokumenter tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat agar membuka ruang diskusi dan memperluas pemahaman publik mengenai kondisi masyarakat adat Papua. “Minimal masyarakat bisa membuka pikiran, baik lewat diskusi ataupun hanya dengan menonton filmnya,” pungkasnya.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief