RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Kuliah daring alias PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) siap kembali dirasakan mahasiswa. Bakal efektifkah kebijakan ini ?
***
Kalau dulu, PJJ identik sama kondisi darurat saat Covid-19. Sekarang beda cerita. Kini, demi efisiensi energi. Dampak perang Iran vs Israel bersama sekutunya Amerika Serikat. Negara berhemat BBM dengan cara mengurangi mobilitas harian rakyatnya.
ASN sudah lebih dulu diminta WFH (Work From Home) seminggu sekali. Bahkan sektor swasta juga bakal diarahkan ke pola serupa.
Pemerintah lewat Surat Edaran Mendiktisaintek Nomor 2 Tahun 2026 telah mengarahkan kampus juga beradaptasi. Skemanya? Dosen WFH satu hari dalam sepekan. Mahasiswa—terutama semester 5 ke atas—mulai diarahkan buat kuliah daring.
Tenang, nggak semua mata kuliah bakal pindah ke layar. Yang sifatnya praktik tetap wajib tatap muka. Jadi PJJ cuma buat materi yang memungkinkan—kayak teori, diskusi, atau presentasi.
Di satu sisi, PJJ jelas ngasih fleksibilitas. Nggak perlu ke kampus tiap hari. Dosen juga lebih santai atur jadwal. Namun, beragam kekurangan saat kuliah daring zaman pandemi harus dievaluasi dan dibenahi. Seperti kurangnya interaksi. Diskusi nggak “hidup”. Banyak yang hadir cuma buat absen. Belum lagi masalah klasik: sinyal lemot, kuota boros, sampai mindset “yang penting online”.
Fadila Sari termasuk mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak langsung setuju dengan PJJ. Menurutnya, kebijakan ini bukan hal sepele. Dampaknya besar, dan menentukan arah pendidikan ke depan.
Meski paham alasan pemerintah—terutama soal efisiensi energi—ia tetap lebih pilih kuliah tatap muka. “Kecanggihan teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran tenaga pendidik. Fasilitas kampus yang menjadi hak kami jadi tak dapat dinikmati secara optimal,” ujar cewek 22 tahun ini.
Buat Fadila, PJJ itu kurang efektif. Bukan cuma soal hadir atau tidak, tapi soal seberapa dalam mahasiswa benar-benar paham materi.
Belum lagi, interaksi jadi berkurang. Ikatan antara mahasiswa dan dosen pun terasa makin renggang. Padahal, kuliah itu nggak cuma soal materi, tapi juga soal komunikasi, diskusi, dan kedekatan.
Fadila juga menyoroti alasan utama kebijakan ini: penghematan energi.
Menurutnya, hal ini perlu dikaji lebih dalam. Kalau tujuannya hemat, jangan sampai kualitas pendidikan malah dikorbankan.
Ia menilai, pemerintah harus benar-benar memastikan sistem yang diterapkan sesuai dengan tujuan. Bukan sekadar kebijakan cepat tanpa kesiapan matang. Fasilitas harus siap. Mulai dari listrik yang stabil, kuota internet, hingga akses platform pembelajaran. Semua itu wajib tersedia kalau PJJ mau jalan optimal.
Menurut Fadila, negara nggak bisa cuma bikin aturan, setelah itu lepas tangan. Harus ada tanggung jawab buat memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
Fadila juga ngingetin satu hal penting. Pendidikan itu soal masa depan generasi. “Pendidikan harus melahirkan pemikir, bukan sekadar pekerja,” tegasnya.
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al Banjari (MAB) M Husain juga menilai langkah PJJ kurang relevan kalau diterapkan di dunia kampus. Menurutnya, kuliah itu beda sama situasi kerja. Kampus bukan cuma tempat ngerjain tugas, tapi juga ruang buat interaksi dan membentuk cara berpikir. “Kalau PJJ dan WFH diterapkan, harus selektif. Cocok buat teori, tapi tetap harus ada tatap muka biar interaksinya nggak hilang,” jelas cowok 23 tahun itu.
Husain ngaku agak skeptis. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, PJJ sering kali nggak efektif. Masalahnya klasik. Mahasiswa hadir, tapi nggak benar-benar paham. Diskusi jadi kaku. Komunikasi terbatas. Interaksi terasa datar. “Kalau metodenya masih sama—cuma kirim materi dan diskusi teks—hasilnya nggak akan jauh beda. Pemahaman bisa lebih dangkal,” katanya.
Buat Husain, PJJ nggak boleh sekadar “mindahin kelas ke online”. Harus ada penjelasan langsung (live). Diskusi real-time. Media pembelajaran yang bantu pemahaman.
Selain itu, materi juga harus jelas dan nggak bikin bingung. “Dosen perlu memastikan mahasiswa benar-benar mengerti,” tegasnya.
Mahasiswi Tadris Biologi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri Antasari, Nur Khotimah menilai kebijakan PJJ cukup masuk akal, namun belum tentu siap dijalankan secara optimal.
Menurutnya, dari sudut pandang mahasiswa tingkat akhir, PJJ memiliki sejumlah kelebihan sesuai perhitungan pemerintah. “Di tahap akhir seperti sekarang, fleksibilitas ini cukup membantu. Selain itu, juga bisa melatih kemandirian dan kemampuan berpikir kritis karena mahasiswa dituntut lebih aktif memahami materi,” cetusnya.
Namun, ia mengingatkan pengalaman saat pandemi menunjukkan bahwa kesiapan pembelajaran daring belum sepenuhnya menjamin efektivitas. “Banyak mahasiswa yang hanya hadir untuk absensi tanpa benar-benar memahami materi. Metodenya masih satu arah, hanya ceramah atau sekadar berbagi PPT, sehingga pembelajaran terasa pasif,” terangnya.
Khusus pada bidang biologi, lanjutnya, keterbatasan praktik menjadi tantangan tersendiri. Materi yang membutuhkan pembuktian langsung dinilai sulit tersampaikan secara maksimal jika hanya dilakukan secara daring.
Selain itu, kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil juga masih menjadi persoalan. Kondisi tersebut dinilai justru dapat menghambat proses belajar mengajar. “Bukannya mempermudah, kadang malah menambah beban karena harus mengatasi kendala teknis sendiri,” singgungnya.
Secara pribadi, Khotimah kurang sepakat jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa kesiapan matang. Terutama bagi mahasiswa yang membutuhkan bekal untuk praktik.
Meski begitu, ia menilai kebijakan tersebut tetap berpotensi menjadi langkah maju apabila disertai sejumlah pembenahan. Di antaranya, perubahan metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi, studi kasus, dan project-based learning.
Selain itu, dosen juga dituntut lebih adaptif dan inovatif dalam menyampaikan materi. Tidak sekadar memindahkan metode lama ke platform digital.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan dari sisi pemerintah. Mulai dari infrastruktur jaringan internet, platform pembelajaran yang memadai, hingga dukungan kuota bagi mahasiswa. “Kalau semua itu bisa dipersiapkan dengan baik, PJJ dan WFH satu hari bisa jadi langkah maju. Tapi kalau tidak, hanya akan mengulang pola lama seperti saat pandemi,” pungkas dara 21 tahun ini.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief