"Kita monitor terus. Saya kira kondisi membaik. Saya kira kondisi sekarang sudah cukup," kata Presiden Prabowo Subianto saat disinggung wartawan soal bencana Sumatra.
**
PER tanggal 5 Desember 2025, Jumat sore, korban tewas akibat bencana ekologis di Sumatra mencapai 867 jiwa.
Masih mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 521 orang dinyatakan hilang, ditambah 2.700 korban luka, dan 835 ribu pengungsi.
Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat itu menjadi duka nasional—tapi bukan bencana nasional.
Dan, pemerintah kembali menunjukkan sisi teatrikalnya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, "Saya kira kondisi sudah cukup membaik."
Bawahannya, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memanggul karung beras dan mengundang cibiran masyarakat.
Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen Suharyanto meminta maaf. Gara-gara pernyataan blunder bahwa "bencana di Sumatra hanya terlihat mencekam di medsos".
Pemerintah juga mencoba "ngibul". Bilang batang-batang kayu yang dibawa banjir bukan hasil pembalakan hutan, melainkan kayu-kayu lapuk.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Kemenhut mengklaim deforestasi pada tahun 2024 menurun.
Dibantah oleh data Forest Watch Indonesia yang menyebut pada 2024 di Sumatra hanya tersisa 2,1 juta hektar hutan alam. Atau berkurang 1,2 juta hektar—setara 3,6 kali luas pulau Bali—hanya dalam kurun tujuh tahun.
Sementara itu, Greenpeace mendesak tiga menteri mundur. Permintaan maaf saja tidak cukup.
Desakan ditujukan kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang bertanggung jawab mengawasi dan mengeluarkan izin pembukaan hutan; Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang berwenang mengeluarkan izin tambang; serta Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq atas perannya dalam menerbitkan amdal (analisis dampak lingkungan).
"Kita harus mencari siapa yang bersalah dalam kegagalan kebijakan ekologi ini," kata Koordinator Kampanye Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.
Curah hujan ekstrem adalah pemicu, tapi akar masalahnya adalah kerusakan lingkungan Sumatra.
Menurut kamu, mengapa pemerintah masih saja denial dan melucu?
Pemerintah masih merasa sanggup dan menolak bantuan internasional. Bukankah ini seperti nasionalisme yang salah tempat?
Apakah kamu setuju dengan desakan mundur kepada tiga menteri itu?
Apa yang harus berubah dari kebijakan lingkungan nasional pascabencana ini?
Kalah dengan Anggaran MBG
Menurut Siti Maisyarah, pemerintah masih sempat-sempatnya memikirkan pencitraan di tengah bencana ini.
"Mungkin kalau pemerintah menjawab soal kerusakan lingkungan itu, justru bikin boroknya kelihatan," kata mahasiswa Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari (MAB) itu, Jumat (5/12).
Selain itu, pemerintah telah keliru menolak bantuan internasional.
Sebab, sekarang yang utama bukanlah tentang bagaimana negara dipandang tegar oleh orang luar, tapi bagaimana bangsa ini bisa bertahan.
"Pun kalo ada bantuan internasional yang diterima kan tidak bikin negara jadi terlihat lemah. Faktanya memang kita perlu bantuan," ujar mahasiswa jurusan komunikasi ini.
Dara 22 tahun ini menyebut sudah seharusnya ketiga menteri ini mundur, sebab jika nanti terbukti ini gegara ulah mereka, maka tidak ada alasan untuk masih duduk di kabinet.
"Kalau memang poin masalahnya ada di kebijakan yang mereka bertiga buat, ya pastinya akan setuju (mundur) saja," ucapnya.
Terakhir, Sarah sapaan akrabnya, berharap ke depan pemerintah tidak lagi ngaco saat mengeluarkan regulasi, kebijakan, atau izin yang berdampak bagi lingkungan.
Sementara itu, Tiara Karina melihat banyak hal fatal pada penanganan pemerintah dalam bencana Sumatra. Salah satunya komunikasi yang tidak beretika, insensitif, dan nirempati.
"Saya rasa, pemerintah Indonesia harus malu karena masih dapat tinggal tempat mewah, sementara masyarakat Sumatra tidak tahu harus tinggal di mana setelah rumahnya binasa ditelan banjir," sindirnya, kemarin.
Mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mendesak agar ketiga menteri tersebut mundur, sebab mereka yang paling bertanggung jawab atas bencana ini.
Tiara menyebut, kabinet ini hanya pergantian nama, kenyataannya mereka masih membawa pola pikir pemerintah kolonial.
"Alam dipandang komoditas, tak bernyawa, tak bertuan. Ketika diminta pertanggungjawaban mereka semua terkejut seolah itu bukan berasal dari tangan mereka," ungkapnya heran.
Perempuan 22 tahun ini berharap kabinet diisi jajaran menteri yang kompeten.
Soal lain, Tiara heran dengan nominal anggaran pencegahan dan penanggulangan bencana yang tidak masuk akal.
"Lebih kecil dibanding program MBG yang triliunan, dapatkah Makan Bergizi Gratis menyelamatkan kita semua?" tanya Tiara retoris.
"Kita juga butuh pemimpin yang lebih berempati terhadap lingkungan. Yang dapat memahami bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," tutupnya.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief