Soeharto, penguasa rezim Orde Baru selama 32 tahun, telah resmi menjadi pahlawan nasional. Artinya, segala dosa The Smiling General telah diampuni.
***
INI memang bukan upaya pertama, tapi kali ini adalah upaya yang berhasil.
Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, diusulkan menjadi pahlawan nasional sejak 2010. Kala itu, gagal karena diadang protes tokoh pro demokrasi.
Kali ini, tidak terbendung. Atas nama rekonsiliasi nasional, mantan menantu Soeharto, Presiden Prabowo Subianto mengabaikan kritik dan penolakan.
Pada peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11), kedua ahli waris—Bambang Trihatmodjo dan Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut)—menerima penganugerahan gelar pahlawan.
Kita sebenarnya tak perlu terkejut. Sebab di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), upaya ini telah dimulai. Pada September 2024, TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 dicabut.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu penting karena menyebut nama Soeharto dan kroni-kroninya secara eksplisit dalam agenda pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Amnesty International bilang, pencabutan TAP MPR 11/1998 sama saja dengan mengampuni dosa masa lalu Orba dan Keluarga Cendana.
Kembali ke masa sekarang, ada banyak tokoh yang memprotes pemberian gelar pahlawan nasonal kepada The Smiling General (Jenderal yang Tersenyum, julukan Soeharto).
Gus Mus alias Mustofa Bisri mengingatkan dosa-dosa Pak Harto di masa lalu. "Banyak ulama diintimidasi dan dimasukin ke sumur jelang Pemilu 1971," ucapnya.
"Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa mendukung Golkar," kenangnya.
Gus Mus juga masih mengingat penjegalan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid pada Muktamar Nahdlatul Ulama 1994. "Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan pahlawan nasional," tegasnya.
Sementara Alissa Wahid, Direktur Jaringan GUSDURian, menyebut pemberian gelar pahlawan itu sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi dan amanat reformasi.
Sedangkan Romo Magnis Suseno, cendekiawan Katolik, mengatakan bangsa ini ternyata belum berdamai dengan sejarahnya sendiri.
Lantas, bagaimana kamu memandang Soeharto dan Orde Baru-nya?
Apakah beliau layak menyandang gelar pahlawan nasional?
Mengingat pendukung pemberian gelar itu juga banyak, mengapa masyarakat kita terbelah?
Figur Penuh Kontradiksi
Mahasiswa komunikasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Fajar menyebut Soeharto sebagai figur penuh kontradiksi.
Satu sisi dijuluki Bapak Pembangunan Indonesia. Sisi lain, identik dengan pembungkaman kebebasan berpendapat, pelanggaran HAM, dan KKN.
"Kontradiksi ini membuat saya sulit untuk membenarkan salah satu sisi saja," kata pemuda 21 tahun itu, Jumat (14/11).
Ditanya apakah Soeharto layak menjadi pahlawan nasional, Fajar memberikan dua sudut pandang. Jika pahlawan adalah sosok yang meninggalkan teladan moral, maka Soeharto tidak memenuhi kriteria itu.
Namun jika gelar pahlawan adalah keputusan politik demi rekonsiliasi di tingkat elite, maka sah-sah saja.
"Masalahnya, apa pesan yang ingin disampaikan negara? Jika pemimpin yang pernah melakukan banyak pelanggaran diberikan gelar kehormatan, apa arti keadilan dalam sejarah kita?" tanya Fajar.
Ia khawatir, ke depan masyarakat berpikir, tindakan represif bisa diwajarkan selama kekuasaan berjalan lancar.
Soal masyarakat yang terbelah, ia hanya berharap masyarakat bisa melihat sejarah secara utuh.
Sementara Yuhed Ahmayuda, mahasiswa Universitas Islam Kalimantan (Uniska), menilai rezim Soeharto merupakan periode pembungkaman. Dan, mahasiswa kerap menjadi sasarannya.
"Kalau membaca sejarahnya, melukai mahasiswa yang lantang bersuara," ujarnya, kemarin.
Pemuda 22 tahun itu menganggap pemberian gelar pahlawan nasional sebagai "agenda pembersihan nama baik" yang dilakukan secara terang-terangan. "Cukup frontal ya," ucap Yuhed.
Sedangkan Novia Ananda, seorang pengusaha muda berusia 23 tahun, merasa ironis dengan gelar tersebut.
"Ironis melihat korban dan pelaku (Marsinah dan Soeharto) mendapat gelar pahlawan pada waktu yang bersamaan," ujarnya.
"Seakan-akan pemerintah sedang berkata: Terima kasih Marsinah, tapi maaf, Orde Terbaru akan hadir kembali," tambahnya.
Bila terjadi pro dan kontra, menurutnya yang mendukung pemberian gelar itu lantaran pada masa lalu kebagian hidup enak.
"Mungkin keluarganya hidup enak di zaman itu. Mungkin kakek atau bapaknya mendapat privilege di zaman Soeharto," kata Novia.
Terakhir, Daniel Julian Trisena, mahasiswa teknik ULM, menyebut ini bukan rekonsiliasi, tapi amnesti untuk dosa penguasa masa lalu.
"Rekonsiliasi tidak harus memutihkan sejarah," ujar pemuda 18 tahun itu.
"Jadi saya mutlak tidak setuju kalau Soeharto menjadi pahlawan nasional," tegas Daniel.
Dia juga merasa kasihan dengan para penyintas dan keluarga korban yang masih berjuang sampai hari ini. Contoh, Aksi Kamisan.
Daniel mengingatkan, sudah banyak data dan hasil penelitian tentang pelanggaran HAM berat yang dirilis ke publik.
"Data Komnas Perempuan, pada Mei 1998 sedikitnya tercatat 85 kasus kekerasan seksual, 52 di antaranya kasus pemerkosaan massal," sebutnya.
Daniel lebih tertarik dengan sikap anak muda seumurannya. "Banyak dari mereka yang tone deaf dengan sejarah. Beropini sedikit dibilang oposisi," sesalnya.
Editor : Arief