Tulisan "Pertamax kosong" menjadi pemandangan jamak di SPBU-SPBU di Banjarmasin. Ini semua berawal dari keluhan motor brebet, dengan pihak tertuduh BBM jenis Pertalite.
****
BIASANYA antrean mengular berada di bagian pengisian Pertalite. Sebab BBM bersubsidi itu yang paling murah, Rp10 ribu per liter.
Kini, walaupun lebih mahal, justru Pertamax yang paling diburu masyarakat. Bahkan lapak pengecer bensin kehabisan Pertamax.
Ini berawal dari keluhan ojek online (ojol) di Banjarmasin, disusul keluhan warga Banjarbaru.
Cerita mereka senada, setelah membeli Pertalite di SPBU, tarikan motor mendadak lemas, seperti kehilangan tenaga. Tidak hanya menimpa motor tua, motor yang masih gres pun jadi brebet.
Keluhan itu dikonfirmasi oleh para pemilik bengkel. Mekanik mendapati kasus-kasus serupa. Solusinya, tangki bensin harus dikuras dan isinya diganti Pertamax. Baru jalannya motor kembali normal.
Masalah ini tidak hanya muncul di Kalimantan Selatan. Di Jawa Timur bahkan, Pertamina menerima sekitar 800 ratusan keluhan motor brebet. Sedangkan di Jawa Barat, ditemukan BBM yang terkontaminasi.
Muncul dugaan-dugaan, seperti Pertalite yang tercampur air, hingga Pertamina mencampurnya dengan etanol. Kedua dugaan itu telah dibantah lewat pernyataan resmi. Pertamina juga menegaskan, hasil uji laboratorium menyatakan spek Pertalite masih sesuai standar.
Meredam keresahan masyarakat, Kamis (30/10), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turun mengecek ke SPBU. Kepada wartawan ia menegaskan, "Kalau benar ada pelanggaran, pemerintah tidak segan menjatuhkan sanksi tegas kepada Pertamina."
Jadi, apakah keluhan motor brebet ini histeria belaka?
Menurut kamu, apakah respons pemerintah daerah sudah cukup bagus?
Apa kompensasi yang semestinya diberikan Pertamina kepada konsumen yang telah dirugikan?
Apa solusi agar kasus ini tidak berulang di masa mendatang?
Bertindak Setelah Viral
Andhika Putra Wijaya, mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lambung Mangkurat, menyebut fenomena motor brebet menunjukkan lemahnya pengawasan kualitas bahan bakar.
Menurutnya, pemerintah daerah dan Pertamina seharusnya lebih cepat menanggapi keluhan masyarakat agar keresahan tak sampai meluas.
"Masalah seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dalam bertransportasi," ujar Andhika, Jumat (7/11).
Menurut mahasiswa 19 tahun itu, respons pemerintah sejauh ini masih bersifat reaktif, bukan preventif.
Pemerintah baru turun setelah keluhan berubah viral. "Seharusnya ada uji kualitas berkala agar hal seperti ini bisa dicegah sejak awal," tambah Andhika.
Terkait kompensasi bagi masyarakat yang merasa dirugikan, Andhika berpendapat bahwa Pertamina perlu menunjukkan tanggung jawab. Ia menyarankan agar perusahaan pelat merah itu membuka posko pengaduan resmi dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.
"Kalau memang terbukti ada kesalahan distribusi atau kualitas BBM yang buruk, harus ada bentuk ganti rugi, minimal biaya servis ringan bagi kendaraan yang terdampak," ujarnya.
Untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang, Andhika menekankan pentingnya keberadaan lembaga pengujian independen.
"Masyarakat berhak mendapatkan BBM yang aman dan sesuai spesifikasi. Ini soal kepercayaan publik," tegasnya.
Bukan Isu, Ini Nyata
Arief Maulana Mizarni tidak percaya keluhan "Pertalite brebet" ini histeria belaka. "Sebab banyak keluhan masyarakat dan dan mekanik bengkel yang mengalami kasus serupa. Jadi, ini nyata, bukan isu," tegasnya, kemarin.
Dampak kasus ini terasa kuat di kalangan mahasiswa dan ojek online (ojol). Pertalite selama ini menjadi pilihan utama karena harga yang lebih terjangkau.
"Sekarang banyak yang terpaksa beralih ke Pertamax. Ironisnya, Pertamax malah langka," kata mahasiswa FISIP ULM itu.
Soal respons pemerintah daerah, ia mengapresiasi pernyataan Ketua DPRD Kalsel Supian HK yang menuntut investigasi mendalam.
"Setidaknya, kali ini pemerintah tidak diam," kata Arief.
Sekarang, sorotan publik tertuju pada Pertamina. Arief menilai perusahaan harus memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan. "Jangan biarkan masyarakat menanggung sendiri," ujarnya.
Mahasiswa 22 tahun itu berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi Pertamina.
"Kalau Pertamina ingin dipercaya, tingkatkan pengawasan kualitas BBM secara ketat dan rutin. Jangan sampai kepercayaan masyarakat kembali 'brebet' seperti motornya," pungkasnya.
Keterbukaan Pertamina
Sementara itu, Anggelina Kristie, menilai respons pemda memang sudah cukup cepat. Tapi belum cukup kuat untuk meredam gejolak di tengah masyarakat.
"Ya, artinya pemerintah harus turun langsung. Mengawasi Pertamina dan kualitas BBM yang dijualnya," kata mahasiswa FISIP ULM angkatan 2023 itu.
"Harus ada yang bertanggung jawab atas kerusakan dan keresahan yang dialami konsumen," tegas Anggelina.
Sedangkan Angelina Inocencia, seorang pengguna Pertalite, melihat masalah ini dari sudut pandang berbeda.
Bagi konsumen yang mengalami motor brebet, ia menyarankan agar mengadukannya ke kanal resmi. Tidak cukup dengan bercerita di medsos.
"Lebih bagus membuat pengaduan resmi. Bukti pembelian bensin disimpan dan dokumentasikan kerusakan motornya," ujarnya, kemarin.
"Jadi jika nanti terbukti BBM-nya tidak sesuai spek, bisa dituntut," imbuh Angel.
Terakhir, dara 25 tahun itu menuntut keterbukaan Pertamina kepada masyarakat konsumen.
Editor : Arief