Kasus keracunan massal akibat proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah ribuan. Orang tua murid yang anaknya menjadi korban, memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan MBG.
***
DATA Badan Gizi Nasional (BGN), sejak MBG dimulai terjadi 46 kasus keracunan dengan 5.080 korban.
Sementara Kementerian Kesehatan mencatat 5.207 korban dari 60 kasus keracunan.
Itu data versi pemerintah. Sedangkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 5.360 korban, tanpa rincian jumlah kasus.
Untuk menyebut beberapa kasus, di Ketapang, Kalimantan Barat, 25 orang keracunan setelah menyantap MBG dengan menu ikan hiu goreng.
Di Bandung Barat, bupatinya sampai menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) setelah seribu siswa keracunan.
Sebenarnya, sebelum kasus keracunan massal muncul beruntun, MBG tak pernah sepi kritik.
Pertama, sebagian dapur MBG dimiliki oleh yayasan atau pengusaha yang dekat dengan lingkar elit kekuasaan. Janji bahwa MBG akan menggerakkan UMKM ternyata api jauh dari panggang.
Kedua, anggaran jumbo. Membaca Rancangan APBN 2026, tahun depan, proyek MBG bakal menyedot Rp 223 triliun dari total Rp 757 triliun anggaran pendidikan nasional.
Publik pun khawatir. Mengingat masih banyak bangunan sekolah rusak dan rendahnya taraf kesejahteraan guru yang membutuhkan anggaran tersebut.
Ketiga, eksekusi yang payah. Contoh, laporan awal menyebut telah berdiri 7 ribu dapur di seluruh daerah. Belakangan, setelah diverifikasi hanya tersisa 2 ribu dapur. Selebihnya, 5 ribu dapur itu fiktif alias tidak ada.
Keempat, komunikasi buruk pemerintah. Pada bulan Mei, Presiden Prabowo mengklaim tingkat kesuksesan MBG mencapai 99,9 persen. Ia menggampangkan kasus keracunan dengan menyebut kejadiannya hanya 0,005 persen.
Terakhir, belum lama ini viral, temuan ompreng yang diimpor dari Tiongkok ternyata mengandung minyak babi.
Menurut kamu, mengapa pemerintah begitu denial. Harus menunggu ribuan kasus keracunan baru mau berbenah?
Apakah MBG harus ditunda dan dievaluasi, atau disetop saja sekalian?
Sebagian pihak mengusulkan agar MBG hanya diberikan kepada siswa miskin atau sekolah tertinggal. Supaya lebih tepat sasaran dan anggarannya bisa dihemat. Menurut kamu, bagaimana usulan ini?
Terlalu Maksa
Mahasiswi Sosiologi Universitas Lambung Mangkurat, Pitri Rahmadaniah dengan tegas minta MBG disetop. Menurutnya program ini terlalu dipaksakan.
"Pemerintah cenderung denial karena terlanjur kecebur janji politik," ujarnya, Jumat (26/9).
Alih-alih mengakui kekurangan, pemerintah justru sibuk memframing MBG sebagai program yang luar biasa berhasil.
"Jangan anggap sepele korban keracunan MBG meski perbandingan data korban sangat kecil dibanding angka total penerima (29 juta orang). Ini sudah menyangkut nyawa manusia," tekan Pitri.
Ia juga melihat program ini sebagai beban fiskal yang besar. Menyedot anggaran yang fantastis, nyaris 1/3 anggaran total pendidikan.
"Ternyata negara kita berduit kok, kenapa tidak dialihkan ke infrastruktur sekolah atau kesejahteraan guru yang selama ini selalu jadi masalah," ucap Pitri.
"Atau duit MBG-nya alihkan ke ortu siswa masing-masing dan dikelola mandiri," tambah dara 21 tahun itu.
Pitri juga khawatir ada banyak celah korupsi dalam proyek ini.
Kalaupun MBG tetap dipaksakan lanjut, ia berharap ada perombakan besar-besaran di BGN. "Pejabat strategis BGN diganti dengan yang benar-benar paham dengan bidangnya. Yang pasti perbanyak ahli gizi," tutupnya.
Senada dengan Habibah Afwa, teman sekelas Pitri. Ia berharap pemerintah membenahi BGN.
"Program ini tak hanya soal hak anak mendapat makanan bergizi, tetapi juga hak keamanan mereka," tegasnya.
Sehingga Afwa mewajarkan jika muncul gelombang tuntutan agar MBG dihentikan. "Kasus keracunan makin bertambah, apakah masih layak buat dilanjutkan?" ucapnya.
Program ini juga disebut-sebut sebagai proyek kroni. Muncul dugaan bahwa sebagian dapur dikelola oleh kerabat elit politik.
"Dikhawatirkan menjadi celah penyelewengan anggaran," imbuh Afwa.
Memang tak akan habis kata jika membahas kecurigaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Sebagai masyarakat biasa, Afwa hanya berharap agar program ini dievaluasi total. Menurutnya, akan lebih bijaksana jika anggaran pendidikan dialokasikan ke sarana pembelajaran atau kesejahteraan guru.
"Kalaupun tetap dilanjutkan, harus ada pengawasan ketat baik dari sisi produksi hingga penyaluran anggaran," harapnya.
Ia juga menyarankan agar program ini diprioritaskan bagi sekolah yang jauh dari pusat kota. Dalam artian tidak harus seluruh siswa Indonesia yang menikmatinya.
"Utamakan kawasan tertinggal atau pedalaman," pungkas perempuan 20 tahun itu.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief