Affan Kurniawan, driver ojek online berumur 21 tahun, tewas dilindas rantis Brimob saat demonstrasi besar di Jakarta, Kamis (28/8) malam. Kemarahan masyarakat tumpah.
*****
MENURUT keterangan rekannya, Affan bukan bagian dari massa aksi. Ia hanya kebetulan melintas setelah mengantar pesanan makanan.
Gelombang demonstrasi di Jakarta yang dimulai pada 25 Agustus 2025 itu dipicu keputusan kontroversial pemerintah untuk menaikkan tunjangan DPR di saat rakyat tengah menghadapi kesulitan hidup.
Kekecewaan publik semakin memuncak setelah para anggota dewan terekam berjoget tanpa empati dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus lalu.
Di tengah aksi protes yang sejatinya ditujukan kepada DPR, aparat keamanan justru menunjukkan arogansi.
Polisi yang seharusnya mengawal jalannya unjuk rasa, malah menambah deretan korban.
Bukan hanya Affan yang meregang nyawa, puluhan orang lain mengalami luka-luka. Seorang jurnalis foto Antara bahkan dipukuli saat menjalankan tugas liputan.
Dan para wakil rakyat merespons dengan komunikasi yang buruk. Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Sahroni memaki masyarakat. Menyebut pendemo brengsek dan tolol.
Bagaimana kamu melihat joget-joget dan mendengar komunikasi anggota DPR?
Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Harfinshad menilai peristiwa ini memperlihatkan dua wajah kekuasaan yang sama-sama menyakiti publik.
"Di satu sisi, DPR dengan segala kelalaiannya—menaikkan tunjangan di tengah krisis, menari di atas penderitaan rakyat, lalu melontarkan makian kepada mereka yang bersuara. Di sisi lain, aparat keamanan yang seharusnya menjadi pengayom justru berubah menjadi algojo jalanan. Nyawa melayang, jurnalis dipukuli, puluhan orang terluka, semuanya dibungkus atas nama pengamanan," ujar pemuda 22 tahun tersebut, Jumat (29/8).
Brutalitas polisi, kata dia, memang bukan cerita baru, tetapi kematian Affan Kurniawan adalah tamparan keras yang tak bisa ditutupi hanya dengan permintaan maaf.
"Setiap tindakan represif adalah refleksi lemahnya penghormatan negara terhadap warganya sendiri. Dan mari kita jujur, jarak antara rakyat dengan politisi Senayan kini terasa seperti jurang tak bertepi. Mereka berjoget di ruangan ber-AC, rakyat berlari dari gas air mata. Mereka menaikkan tunjangan, rakyat tak mampu membeli beras. Mereka menyebut rakyat tolol, sementara rakyat justru harus cerdas bertahan hidup di tengah harga yang kian mencekik," lanjutnya.
Di titik ini, sebutnya, wajar rakyat marah. Bahkan lebih. Rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban.
Tragedi Affan harus diusut tuntas. Pemerintah dan kepolisian wajib bertanggung jawab penuh atas hilangnya nyawa seorang manusia.
Proses hukum mesti dilakukan secara transparan, adil, dan terbuka. "Tidak boleh lagi ada impunitas," tekannya.
Kapolri harus menghentikan brutalitas aparat. Tindakan represif yang menewaskan atau melukai warga sipil tidak bisa dibiarkan, apalagi berhenti pada frasa "sedang evaluasi."
Negara juga wajib menjamin perlindungan bagi jurnalis. Kekerasan terhadap pekerja pers sama membungkam demokrasi.
"Anggota dewan yang menghina rakyat dengan ucapan brengsek dan tolol harus meminta maaf secara terbuka. Jika tidak sanggup, mundur adalah satu-satunya jalan terhormat," cetusnya.
Terakhir ia menuntut negara untuk memotong anggaran untuk aparat keamanan, baik polisi maupun TNI.
"Alangkah baiknya diarahkan pos anggaran lebih banyak ke pendidikan. Ali-alih memelihara kekerasan,"
Mahasiswa FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Hijratul Rafly menilai joget para anggota dewan di Sidang Tahunan MPR sebagai sesuatu yang nirempati.
Bagi pemuda berusia 21 tahun itu, seremoni sebenarnya sah-sah saja, namun masalahnya terletak pada momentum yang tidak tepat.
"Menunjukkan raut kesenangan dengan berjoget di hadapan publik, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak menentu, jelas tidak etis. Publik sangat sensitif dengan situasi seperti ini," ujarnya.
Soal brutalitas aparat, Rafly menganggap kekerasan polisi terhadap warga tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun.
"Aparat seharusnya melindungi, bukan menyakiti—walaupun dalam demonstrasi atau kerusuhan. Tindakan berlebihan yang sampai menelan korban melanggar hak asasi manusia, hukum nasional, dan kode etik profesi kepolisian. Penegakan hukum harus berjalan sejalan dengan keadilan dan kemanusiaan," tegasnya.
Mahasiswi FISIP ULM, Dhia Amina Hidayati, menyebut peristiwa berdarah yang merenggut nyawa Affan Kurniawan adalah bukti nyata kegagalan negara.
Dalam pandangan klasik, kata dia, administrasi publik adalah state in action—negara yang hadir lewat tindakan.
Namun, apa yang terjadi di Jakarta justru memperlihatkan negara hadir dengan wajah bengis, melindas rakyat kecil yang sama sekali tak bersalah.
"Affan hanya bekerja, mencari nafkah. Tetapi negara menjawab jerih payahnya dengan maut. Bukankah itu pengkhianatan paling telanjang terhadap esensi negara?" tanyanya retoris.
Tetapi menuding aparat semata sebagai biang keladi sama saja menutup mata dari akar persoalan.
Namun, ia memandang, menyalahkan polisi sepenuhnya juga keliru. Aparat hanyalah perpanjangan tangan.
"Sumber bara sesungguhnya adalah DPR yang pongah menaikkan tunjangan di tengah derita rakyat, berjoget tanpa empati, bahkan melontarkan kata-kata kasar kepada publik," sebutnya.
Inilah contoh murni dari elitist policy making—kebijakan yang lahir tanpa nurani, hanya demi kenyamanan elit yang hidup di menara gading.
Dalam perspektif bureaucratic responsibility, birokrasi negara seharusnya beroperasi dengan etika dan tanggung jawab.
"Namun yang kita saksikan justru sebaliknya. Aparat kehilangan kompas moral, berubah menjadi alat represi. Wakil rakyat, yang mestinya mendengar suara rakyat, malah bersembunyi di balik tameng aparat. Inilah bentuk paling vulgar dari principal-agent problem: rakyat sebagai pemilik mandat dicampakkan, elit sebagai penerima mandat berkhianat, sementara birokrasi dipaksa menjadi pelayan kekuasaan," bebernya.
"Sebagai mahasiswa, saya melihat ini sebagai kondisi darurat," tegas Dhia. "Negara kita sedang menuju titik runtuhnya legitimasi. Rakyat kehilangan kepercayaan, aparat kehilangan kehormatan, DPR kehilangan wibawa moral. Jika hari ini kita diam, maka akan ada Affan-Affan yang lain," tambahnya.
Peristiwa berdarah ini, katanya, bukan hanya soal kematian satu orang, melainkan juga soal hidup matinya demokrasi dan kemanusiaan di negeri ini.
"Lantas, apakah mereka sungguh sedang mengamankan negeri ini atau justru membikin gejolak baru? Apakah hukum yang seharusnya membatasi kekuasaan kini membelenggu rakyat? Ataukah sesungguhnya politiklah yang kini membelenggu hukum?" tanya Dhia mengajak berefleksi.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief