Dari masyarakat Pati kita belajar. Bahwa bupati yang arogan dan pajak yang mencekik harus dilawan dengan keras.
****
MASYARAKAT Pati menduduki gedung DPRD kabupaten pada Rabu (13/8) siang. Aksi itu memaksa DPRD Pati untuk mengajukan hak angket. Memulai upaya pemakzulan kepala daerah.
Sebelumnya, pendemo melempari Bupati Pati, Sudewo yang menemui warga. Dari atas mobil rantis, politikus Partai Gerindra itu menyampaikan permohonan maaf. Namun ia malah dilempari botol air mineral dan sandal.
Warganet juga sempat menyaksikan aparat kepolisian yang menjadi bulan-bulanan massa.
Hebatnya, gerakan organik ini tidak dikomando golongan intelektual seperti mahasiswa. Namun, perlawanan tidak muncul tiba-tiba. Di Jawa Tengah, Pati dan Blora memiliki sejarah panjang perlawanan.
Pada awal tahun 1900-an, masyarakat Blora dan Pati menolak membayar pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen yang diterapkan Bupati Sudewo telah menyibak memori resistensi di masa lampau.
Apalagi, rekam jejak Sudewo memang bermasalah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Pati menerima fee dari proyek rel kereta api Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, pengamat khawatir, bara yang menyala di Pati akan menjalar ke daerah lain.
Sebab pemerintah pusat tengah jor-joran belanja untuk program-program populis. Dampaknya, terjadi efisiensi dan pemotongan dana transfer daerah. Bupati dan wali kota yang malas mencari pemasukan baru, seenaknya menaikkan pajak.
Menurut kamu, apakah yang terjadi di Pati bisa direplikasi ke daerah lain?
Lelah dengan Pajak
Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), Ahmad Ryan Tryantama mengaku terkesima melihat Pati.
"Kita melihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kuasa rakyat. Vox populi vox dei (surat rakyat adalah suara tuhan)," kata pemuda 22 tahun itu, Jumat (15/8).
"Ini harus jadi momentum awal gelombang perlawanan rakyat di seluruh negeri. Peringatan keras bagi para pemimpin arogan."
Ryan mengingatkan rakyat bakal jenuh jika semua dipajaki. Rekening diblokir, tanah disita, mendengar lagu pun terkena royalti.
"Besok apa lagi yang akan mereka rampas? Persatuan rakyat adalah senjata paling mematikan. Sejarah membuktikan, 1998 menjadi titik balik. Kini Pati menunjukkan bahwa bupati arogan pun bisa dibuat gemetar. Jika Pati bisa, seluruh Indonesia bisa!"
Mengakhiri pernyataannya, Tama menyadur kutipan Wiji Thukul yang legendaris. "Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan!"
Harga Diri Rakyat
Mahasiswa FEB Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Safrudin mengatakan masyarakat Pati telah memberikan contoh nyata bagaimana rakyat melawan ketika negara berlaku sewenang-wenang.
"Pati memang hanya satu titik kecil di peta Indonesia. Tapi dari sanalah publik melihat keberanian tumbuh dari rasa terdesak. Dari tangan petani, pedagang kecil, dan ibu rumah tangga yang lelah terus dihitung-hitung pajaknya," ujarnya.
Pemuda 20 tahun itu bilang, api yang menyala di Pati bukan sekadar penolakan terhadap tagihan pajak. "Itu adalah api untuk menjaga martabat, api yang mengingatkan kita bahwa harga diri tak bisa ditukar dengan janji-janji kosong," tegasnya.
Apakah api ini akan menjalar ke seluruh negeri? Jawabannya, kata dia, bergantung pada kita semua.
"Apakah memilih diam dan menunggu, atau meniup bara kecil itu hingga menjadi cahaya besar yang menghangatkan seluruh Indonesia."
Literasi Politik
Mahasiswi FEB Universitasg Lambung Mangkurat (ULM), Aulia Rahmah melihat peristiwa di Pati menjadi contoh bagaimana tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial bisa memicu perlawanan.
"PBB di Pati naik 250 persen. Itu pemicunya. Ditambah kemiskinan struktural, akses layanan publik yang minim, ketimpangan antar desa, serta kesadaran politik dan sejarah lokal. Semua ini memperbesar amarah warga," ujar dara 20 tahun ini.
Terlebih, perlawanan Samin Surosentiko di masa lalu menjadi bagian penting dari ingatan warga yang kini menyatu dengan kondisi terkini: kebijakan zalim, figur pemimpin bermasalah, dan ketidakadilan ekonomi.
"Gerakan ini tidak dikomandoi mahasiswa, tapi menunjukkan tingkat literasi politik masyarakat Pati yang tinggi," tambahnya.
Faktor lain yang membuat legitimasi kepala daerah rapuh, menurutnya, adalah figur seperti Bupati Sudewo yang memiliki rekam jejak dugaan korupsi.
"Situasi seperti ini bisa saja terjadi di daerah lain jika kepala daerahnya tidak transparan, kinerjanya buruk, dan represif terhadap kritik," jelasnya.
Di nasional, Aulia menyoroti pola kebijakan yang sentralistik. Pemerintah pusat boros berbelanja, tapi tidak memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Akibatnya, kepala daerah mencari celah pemasukan lewat kenaikan pajak atau retribusi lokal. "Jika respons publik di daerah-daerah lain sama kerasnya seperti di Pati, bukan tidak mungkin gerakan perlawanan serentak akan muncul," tutupnya.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief