Polda Metro Jaya menyimpulkan Arya Daru Pangayunan bunuh diri. Sementara publik terlanjur meyakini diplomat 39 tahun itu mati dibunuh.
******
SETELAH tiga pekan penyelidikan, kepolisian mengumumkan tidak ada unsur tindak pidana dalam kematian pegawai Kementerian Luar Negeri itu.
Hasil autopsi menyatakan almarhum mati lemas karena kekurangan oksigen. Motifnya karena depresi. Dalam email lama, Arya pernah mengutarakan niat bunuh diri.
Setelah memeriksa 24 saksi dan menyita 103 barang bukti, kepolisian menegaskan tidak ada tersangka lain. Sebab di TKP hanya ditemukan sidik jari dan DNA Arya seorang.
Publik dibuat gaduh. Bukan hanya netizen, pakar, pengamat, dan pengacara juga sangsi.
Keluarga yang mengenal Arya juga tak percaya jika almarhum sampai pada keputusan untuk mengakhiri hidupnya.
Keraguan itu cukup berdasar. Sebab ponsel Arya raib. Lalu lakban kuning yang membungkus wajah hingga leher dengan rapi.
Pertanyaannya, mungkinkah seseorang melilit kepalanya sendiri dengan lakban hingga kehabisan napas? Apalagi tubuh Arya ditemukan dalam posisi terbaring wajar di atas kasur dan berselimut.
Tak masuk akal seseorang yang sedang sekarat karena kehabisan oksigen, tetap terbaring tenang.
Memang, polisi belum menutup kasus ini. Terbuka kemungkinan penyelidikan lanjutan jika ditemukan bukti baru. Tapi setidaknya, kasus ini menyisakan dua catatan penting.
Pertama, publik punya ingatan dan logikanya sendiri. Mereka belum lupa dengan kasus Ferdy Sambo dan Jessica Wongso. Dua perkara yang membuat kepercayaan pada institusi Polri tergerus. Maka, dalam setiap kasus baru, aparat penegak hukum harus bekerja lebih dari sekadar profesional—mereka harus bisa memulihkan kepercayaan masyarakat.
Kedua, bahkan jika benar Arya mengakhiri hidupnya karena depresi, dunia kerja—baik birokrasi maupun swasta—perlu lebih peduli pada kesehatan mental pekerja.
Burnout bukan sekadar lelah biasa. Dalam kasus terburuk, bisa mendorong seseorang menuju keputusan tragis.
Apa penilaianmu terhadap kinerja kepolisian dalam kasus ini?
Menurutmu, apakah sudah saatnya Indonesia melegalkan praktik detektif swasta untuk menjadi pembanding kinerja kepolisian?
Bagaimana kamu memandang fenomena burnout di dunia kerja?
Banyak Kejanggalan
Mahasiswi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Anisa Razak Khairana merasakan banyak kejanggalan dalam kasus ini.
"Misalnya HP Arya yang hilang dan lakban yang membungkus kepala dengan rapi banget," sebut perempuan berusia 22 tahun itu, Jumat (1/8).
Menurut Anisa, wajar bila masyarakat ragu. Apalagi setelah berbagai kasus yang dahulu mencoreng institusi hukum.
"Ada banyak kasus hukum yang hasil penyidikannya janggal. Jadi ketika muncul kasus baru yang ending-nya bunuh diri karena depresi tapi kondisinya ganjil, publik jadi sulit percaya. Polisi sekarang nggak cuma bekerja menyelesaikan kasus, tapi juga harus memperbaiki kepercayaan yang sudah lama runtuh," katanya.
Anisa juga berpikir, sudah waktunya Indonesia mempertimbangkan legalisasi detektif swasta.
"Detektif swasta bisa menjadi second opinion yang penting. Bukan buat saingan polisi, tapi jadi pihak independen yang bisa melihat kasus dari sudut pandang lain. Kalau semua kekuasaan berada di satu pihak, potensi blind spot-nya besar. Kalau polisi memang bekerja sesuai prosedur, mestinya nggak takut ada investigasi tambahan. Justru bagus buat transparansi," terangnya.
Sebab, kata dia, sistem yang sehat adalah yang bisa saling jaga dan saling koreksi. Apalagi jika sudah menyangkut nyawa manusia.
Selain itu, Anisa juga menyinggung betapa seriusnya dampak burn out di dunia kerja. "Burnout itu nyata, dan kadang nggak kelihatan. Banyak orang kelihatan baik-baik aja, tapi di dalamnya remuk. Tekanan kerja, tuntutan hidup, lingkungan yang toxic, semua bisa jadi pemicu. Sayangnya, budaya kerja kita masih sering menganggap lelah mental itu lebay. Padahal nggak sesederhana itu," katanya.
Kalau memang benar Arya meninggal karena depresi akibat tekanan kerja, kata Anisa, lingkungan kerja harus lebih peka.
"Kita harus mulai serius memikirkan kesehatan mental, bukan cuma performa. Kita nggak pernah tahu seberapa keras seseorang berjuang di balik senyum dan outfit rapinya tiap pagi."
Gagal Memanusiakan Manusia
Mahasiswa FISIP ULM, Harfa Arba menilai kematian diplomat muda di indekos Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/7) itu bukan cuma tentang kasus yang ganjil.
"Apakah kita butuh penyelidikan independen? saya pikir diksi 'sudah saatnya' tidak lagi relevan. Sejak awal kita memang butuh alternatif," katanya.
Bukan sebagai pesaing polisi, tapi sebagai pembanding yang mampu menantang rasa "mutlak" lembaga penegak hukum.
"Ketika institusi berdiri tanpa tandingan, tak ada urgensi untuk berubah. Lembaga independen bisa memaksa kepolisian menjaga kualitas dan integritasnya. Kalau tidak, publik bisa memilih jalan lain untuk mencari keadilan."
Harfa turut menyoroti isu burnout di dunia kerja, yang menurutnya harus dilihat bukan sebagai kelemahan pribadi.
"Burnout adalah dampak dari sistem yang cacat. Ini sangat mungkin terjadi ketika beban kerja diberikan secara berlebihan, tanpa manajemen yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja," katanya.
Dalam pandangannya, burnout bukan kelelahan biasa—melainkan bukti kegagalan institusi dalam memanusiakan para pekerjanya.
"Kalau instansi hanya fokus pada target, tanpa peduli bagaimana kondisi pegawainya, yang dikorbankan adalah kesehatan mental dan fisik orang-orang di dalamnya. Tanpa manajemen kerja yang manusiawi, pekerja cuma akan terus dibuai... sampai akhirnya tak berdaya lagi."
Lingkungan Kerja Toxic
Mahasiswa FISIP ULM, Muhammad Febriadrian Annur menilai, penyelidikan memang telah dijalankan sesuai prosedur formal. Namun, akibat minimnya transparansi, belum cukup untuk meredam keraguan publik.
"Secara prosedural memang memenuhi standar. Tapi publik tetap skeptis karena masih ada kejanggalan, seperti hilangnya ponsel Arya dan cara membungkus kepala dengan lakban yang tidak dijelaskan secara rinci," katanya.
"Keraguan masyarakat juga dipengaruhi oleh rekam jejak institusi kepolisian yang beberapa kali dianggap keliru dalam menangani kasus besar," tambahnya.
Soal wacana legalisasi praktik detektif swasta, ia setuju, tapi harus dengan pengawas ketat. "Harus berlisensi, diawasi independen, dan ruang lingkupnya dibatasi, misalnya hanya untuk kasus perdata atau korporasi. Bukan pidana umum," tegasnya.
Untuk isu burnout di dunia kerja, ia menggarisbawahi lingkungan kerja yang toxic.
"Burn out biasanya dipicu birokrasi yang toxic, target kerja yang tidak realistis, dan stigma terhadap pegawai yang mengalami gangguan mental. Banyak yang masih menganggap curhat soal depresi itu lemah. Padahal ini masalah serius," katanya.
Maka ia mendorong pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU Ketenagakerjaan agar mewajibkan mental health assessment di setiap instansi, serta menyediakan pusat konseling gratis bagi pekerja, seperti Employee Assistance Program (EAP) yang sudah diterapkan di banyak negara.
Kotak Hitam
Mahasiswa FISIP ULM, Muhammad Najih Hasbi menilai terlalu banyak pertanyaan dalam kasus ini yang belum dijawab tuntas oleh kepolisian.
Ia mengaku sulit mempercayai kesimpulan "bunuh diri karena depresi", mengingat sejumlah kejanggalan di lapangan.
Najih bertanya-tanya bagaimana Arya membungkus kepalanya sendiri. Tak kalah penting tentang hilangnya ponsel pribadi. Di era digital, smartphone adalah pusat informasi paling personal, boleh disebut "black box" kehidupan seseorang.
"Jadi wajar publik masih curiga. Keterangan polisi belum cukup menjawab tanda tanya yang muncul," katanya.
Tapi ia tak menyangkal kemungkinan bunuh diri. Namun, menurutnya kesimpulan seperti itu tidak bisa ditarik hanya hanya berdasarkan surel lama almarhum.
Bagi Najih, kasus ini menjadi pengingat bahwa proses hukum harus berjalan dengan sangat hati-hati, terbuka terhadap kritik, dan mampu menjawab pertanyaan publik dengan masuk akal.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief