Terima Ribuan Kasus, Terima Ancaman pula

Muhammad Helmi • Dipublikasikan Kamis, 10 November 2022 | 13:13 WIB
TUGAS MULIA: Hairansyah menjadi komisioner Komnas HAM sering menerima aduan.
TUGAS MULIA: Hairansyah menjadi komisioner Komnas HAM sering menerima aduan.
Setelah menjabat Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM, Hairansyah selanjutnya dipercaya jadi Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Mediasi. Di jabatan ini sering menangani aduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

SUTRISNO, Banjarbaru

Hairansyah mulai menjabat Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Mediasi pada 2020. Menurutnya, perpindahan jabatan ini sesuai dengan tatanan Komnas HAM. "Kami punya batas waktu 2,5 tahun untuk menjabat di masing-masing jabatan. Setelah itu berganti jabatan," katanya.

Menjadi Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Mediasi, pria akrab disapa Ancah ini membawahi tiga bagian. Dukungan pelayanan penerimaan pengaduan, dukungan pemantauan dan penyelidikan, serta bagian mediasi. "Secara spesifik, selain koordinator subkomisi, saya juga komisioner mediasi," ujar Ancah.

Dengan begitu, tugasnya bukan lagi membenahi internal lembaga. Tapi, ikut menangani setiap kasus pelanggaran HAM secara spesifik. "Kasus yang ditangani berdasarkan aduan yang masuk," paparnya.

Ia menyebut, dalam setahun ada 3 ribu hingga 5 ribu kasus yang diterima. Ini membuktikan masih ada banyak persoalan HAM yang muncul di Indonesia "Kasus yang ditangani, atau diproses sebagian besar dari kasus lama," sebutnya.

Tipologi kasus yang mereka terima pun berbeda-beda. Ada yang bisa ditangani secara cepat. Ada juga yang memerlukan penanganan cukup lama. "Biasanya cepat tertangani itu kasus yang jadi perhatian publik," beber Ancah.

Ketika kasus menjadi perhatian publik, pihak lain yang memiliki kewenangan biasanya langsung melakukan tindakan atau langkah sebagaimana direkomendasikan Komnas HAM. "Sedangkan yang tidak menjadi perhatian, agak lambat menjadi perhatian dari pihak lain tadi," tuturnya.

Kasus yang menjadi perhatian publik ditangani di antaranya demonstrasi dan kerusuhan di Jakarta pada Mei 2019. Aksi ini berkaitan dengan penolakan hasil penghitungan suara pemilihan Presiden Indonesia pada tahun itu.

Lalu aksi demonstrasi mahasiswa pada September 2019. Komnas HAM juga ikut melakukan penanganan, karena kejadian ini membuat sejumlah orang luka-luka. Beberapa mahasiswa juga meninggal dunia di sejumlah daerah.

"Kemudian, terakhir kasus Sambo, dan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Itu kasus-kasus yang selama ini menjadi perhatian publik, dan bisa ditangani Komnas HAM," papar Ancah.

Dalam penanganan kasus, mereka kadang menemukan hambatan. Ancah menyampaikan salah satunya justru muncul dari pengadunya. "Pengadu kadang punya informasi yang kurang. Ketika dilakukan analisis, kami bisa salah dalam melakukan analisis pelanggaran HAM-nya. Sehingga itu bisa menghambat," ucapnya.

Hambatan lain, kurang responsnya para pihak yang diadukan. "Ketika kami meminta klarifikasi, respons mereka lambat dalam memberikan keterangan," ujarnya.

Kendala lain yang dihadapi terbatasnya anggaran dan jumlah personel. "Personel saja kami cuma punya enam kantor perwakilan di Indonesia. Padahal masalah yang diterima hampir dari seluruh daerah," ungkap Ancah.

Enam kantor perwakilan Komnas HAM yang ada saat ini berada di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, Papua, Maluku, dan Sulawesi Tengah. "Kalau aduan datang dari luar provinsi itu, maka pusat yang menyelesaikannya.

Ini perlu waktu panjang, serta memunculkan keterbatasan anggaran dan personel," kata pria berusia 51 tahun ini.

Di samping menemui sejumlah kendala, Ancah menyebut saat menangani kasus juga sering kali menerima ancaman. "Tapi, sering kali ancamannya secara tertutup. Seperti melalui WA yang tidak jelas pengirimnya. Sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan," sebutnya.

Apabila ada ancaman secara terbuka, pihaknya bisa saja melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. "Karena ini lembaga independen dan diakui berdasarkan UU, kalau ada ancaman terbuka bisa kami laporkan ke polisi," tegasnya.(Bersambung) Editor : Muhammad Helmi
Feature Inspirasi