Jauh dari Jakarta, di Banjarmasin, Panglima Daerah Militer X Lambung Mangkurat, Brigadir Jenderal Hasan Basry menghadapi situasi politik yang kian memanas.
Hasan menyikapinya dengan surat keputusan nomor 140/S/K.P/1960. Sejak tanggal 22 Agustus 1960, kegiatan PKI dan ormas di bawahnya dilarang.
"Isinya tentang pembekuan kegiatan PKI di sini," ujar dosen sejarah Universitas Lambung Mangkurat, Mansyur kemarin (29/9).
Soekarno jelas marah dan meminta agar SK itu dicabut. Hasan bergeming.
Sebaliknya, langkah Kalimantan Selatan justru diikuti daerah lain: Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Sejarah mencatatnya sebagai peristiwa Tiga Selatan.
Hingga pada November, digelar rapat Ketua Penguasa Perang Daerah (Peperda) se-Indonesia. Di sana, Soekarno menuntut penjelasan dari Hasan, mengapa ia membangkang.
Sempat terjadi perdebatan di antara kedua tokoh ini. Karena sebelumnya, ajudan presiden meminta Hasan untuk menyampaikan penjelasannya secara ringkas dan singkat.
"Tapi di pertemuan itu Hasan malah menyampaikan penjelasan secara panjang lebar," ujar Mansyur.
Presiden kembali meminta jenderalnya untuk patuh. Lagi-lagi Hasan menolak.
Pada akhirnya, sebagai Penguasa Perang Tertinggi (Peperti), Soekarno mengambil tindakan atas Tiga Selatan. Yakni mengizinkan PKI untuk kembali bergerak di tiga daerah itu.
Pada 1961, PKI kembali bisa beraktivitas. Tapi kekesalan Soekarno belum mereda. Sebab sikap anti PKI di Kalsel masih begitu kuat.
Sampai-sampai Soekarno harus mengutarakan kemarahannya dalam sebuah pidato kenegaraan pada 1962.
Presiden menyatakan, berbeda dengan Sulsel dan Sumsel, masih ada satu daerah yang bertahan menentang PKI. Akibatnya, di sana (Kalsel) tak bisa dibentuk Front Nasional Daerah.
"Soekarno mencap orang-orang ini sebagai komunisto phobi (takut berlebihan dengan komunis. Bahkan mengeluarkan kalimat yang kurang pantas," ungkapnya.
Sebuah ancaman. Bahwa pada suatu hari nanti, usaha mereka akan gagal. Dan kejahatan harus ditebus di dalam penjara atau tiang gantungan.
"Sebegitu marahnya sampai pernyataan itu dicetuskan," tekan Mansyur.
Kendati demikian, jauh sebelum adanya SK Hasan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani yang disokong Menhankam Abdul Haris Nasution, berkunjung ke Banjarmasin.
"Di kediaman Pangdam X Lambung Mangkurat, Yani menggambarkan bahwa PKI sedang merongrong kekuatan Angkatan Darat," ujarnya.
"Dari Yani pula Hasan mendapat penjelaskan bahwa Angkatan Darat tak bisa leluasa bergerak di pusat. Pembekuan PKI hanya bisa terjadi di daerah," tambahnya.
Jadi Hasan sebenarnya mendapat dukungan dari Yani dan Nasution. "Meskipun Nasution ragu-ragu untuk mendukung secara terbuka," lanjutnya.
Keputusan Soekarno untuk membubarkan Masjumi juga meneguhkan keyakinan Hasan.
Faktor lainnya, pertama, Hasan memang sosok berpendirian kuat. Kedua, ia dicintai masyarakat Kalsel yang religius.
"Hasan juga condong ke Nahdlatul Ulama yang berseberangan dengan paham komunis," tekannya.
Senada dengan Ketua Markas Cabang Legiun Veteran Banjarmasin, Nanang Ahmad.
Bahwa Hasan adalah tentara yang agamis. "Beliau meyakini, siapa yang agamanya kuat, maka takkan bisa dipengaruhi paham komunis," ujarnya kemarin.
"Bahwa apapun alasannya PKI tak boleh tumbuh di Indonesia," tutupnya.
Kembali kepada Mansyur, dia memberikan catatan lain. Bahwa penolakan PKI di Kalsel tak lantas mencapai level ekstrem.
Sebab, begitu G30S meletus, tidak ada orang Kalsel yang mengejar-ngejar untuk menumpas kader atau simpatisan PKI.
Mengapa demikian? Dia melihat karena nilai bubuhan. Artinya ikatan keluarga besar.
Jadi, meski ada orang Banjar yang aktif di PKI dan organisasi di bawahnya, mereka masih dianggap keluarga.
"Jadi nilai kekerabatan ini mampu mencegah kekerasan," ujar Mansyur.
Selain itu, orientasi keagamaan orang Banjar itu moderat. Dan sangat patuh terhadap para ulamanya.
Mansyur juga menduga, PKI ditolak bukan karena paham atheisnya. "Lebih karena perbedaan haluan politik," tegasnya.
Sebab, ketua cabang PKI di Banjarmasin adalah seorang ustaz. Namanya Abu Amar Hanafiah.
"Terlihat sewaktu Abu Amar ditangkap, saat dipenjara di Teluk Dalam, justru banyak yang memanggilnya guru," kisahnya.
"Banyak pula yang bersedih saat Abu Amar akan dieksekusi. Ini bukti bahwa cerita PKI di Banjarmasin sangat berbeda dengan di daerah lain. Tak ada kekejaman. Tak ada pembantaian," tutupnya. (war/gr/fud) Editor : Muhammad Helmi