RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, JAKARTA – Harga solar yang melambung hingga Rp20 ribu per liter di sejumlah wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi perhatian serius Pemkab HSU.
Pemkab HSU bersama DPRD HSU membawa persoalan tersebut ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) RI di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Audiensi tersebut secara khusus membahas ketersediaan serta distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama solar.
Bupati Kabupaten HSU, Sahrujani mengatakan persoalan sulitnya mendapatkan solar subsidi di Kabupaten HSU tidak boleh terus berulang.
Pemkab HSU ingin ada solusi konkret agar masyarakat memperoleh BBM dengan lebih mudah dan harga yang wajar.
"Kami ingin persoalan sulitnya mendapatkan BBM subsidi, khususnya solar, ini tidak terus terjadi di HSU. Kami datang ke sini untuk mencari solusi terbaik agar masyarakat mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam memperoleh BBM subsidi," ujar Sahrujani.
Persoalan distribusi semakin terasa di Kecamatan Danau Panggang dan Paminggir.
Letak kedua wilayah tersebut yang relatif jauh dari SPBU membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan BBM.
"Di sana harga BBM bahkan bisa mencapai Rp20 ribu per liter. Ini tentu sangat membebani masyarakat," ungkapnya.
Menurut Sahrujani, Pemkab HSU sebelumnya telah dua kali mengirimkan surat permohonan penambahan penyaluran BBM subsidi. Salah satu yang didorong adalah penambahan penyalur solar subsidi di SPBU yang dinilai memenuhi persyaratan.
Pemkab HSU berharap usulan tersebut segera mendapat persetujuan. Dengan tambahan penyalur, masyarakat di wilayah yang selama ini kesulitan mendapatkan solar tidak perlu menempuh jarak jauh untuk membeli BBM subsidi.
Dampaknya juga dirasakan para sopir truk. Mereka menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena solar merupakan kebutuhan utama untuk mengangkut logistik dan berbagai kebutuhan masyarakat.
"Dengan sulitnya BBM subsidi, para sopir truk juga mengalami kesulitan dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Karena itu, kami datang ke sini untuk mendapatkan solusi terbaik bagi masyarakat HSU," tegas Sahrujani.
Ketua DPRD HSU, H Fadillah menambahkan saat ini penyaluran solar subsidi di Kabupaten HSU hanya tersedia di dua SPBU.
Persoalannya, kedua SPBU tersebut berada di wilayah perbatasan kabupaten.
Kondisi itu dinilai belum ideal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah HSU.
"Kami bersama masyarakat berharap ada ruang bagi SPBU yang berada di tengah wilayah Kabupaten HSU untuk dapat menyalurkan solar subsidi, sehingga masyarakat tidak harus pergi jauh untuk mendapatkannya," kata Fadillah.
Fadillah juga meminta BPH Migas memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM jenis Pertalite, yakni berharap penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan dapat ditindak tegas.
"Kami berharap persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu secepatnya, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Ketua Persatuan Bubuhan Supir Truk HSU, Gazali Rahman turut menyuarakan kebutuhan penambahan penyalur solar subsidi, salah satunya dengan mendorong supaya dapat disediakan di SPBU Desa Keramat.
"Kalau penyalur solar subsidi di HSU ditambah, tentu akan sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami berharap permintaan ini bisa segera direalisasikan karena saat ini solar subsidi sangat sulit didapat dan harganya juga sangat mahal," tuturnya.
Di sisi lain, BPH Migas mengakui persoalan ketersediaan BBM subsidi juga terjadi di sejumlah daerah.
Menurut BPH Migas, kondisi geopolitik dan gangguan distribusi turut memengaruhi situasi BBM.
Meski demikian, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi terus dilakukan agar penyalurannya tepat sasaran.
"Memang saat ini agak sedikit sulit. Di tempat lain juga kami menemukan hal yang sama seperti di HSU. Kami terus berupaya mengatasi hal-hal tersebut dan memastikan BBM subsidi disalurkan tepat sasaran," jelasnya.
Pengawasan juga terus diperkuat melalui sistem barcode dalam pembelian BBM subsidi.
BPH Migas menemukan masih ada upaya menggandakan barcode untuk mengakali sistem.
Ke depan, sistem tersebut berpotensi diperkuat dengan penggunaan PIN sehingga barcode tidak mudah disalin atau digandakan.
BPH Migas juga menyebut sejumlah SPBU di HSU telah dikenai sanksi setelah ditemukan pelanggaran dalam penyaluran BBM.
Sementara terkait permohonan Pemkab HSU, BPH Migas memastikan proses penambahan penyalur solar subsidi masih berjalan.
"Menindaklanjuti surat dari Bupati HSU, saat ini masih dalam proses untuk penambahan penyaluran tersebut. Bahkan bukan hanya di HSU, penambahan penyalur juga akan dilakukan di daerah-daerah lainnya," pungkasnya.
Audiensi tersebut menjadi langkah Pemkab HSU bersama DPRD HSU dan perwakilan sopir truk untuk mendorong pemerataan akses BBM subsidi. Harapannya, kebutuhan masyarakat dan pelaku angkutan dapat terpenuhi tanpa harus membeli solar dengan harga yang jauh di atas ketentuan.
Editor : Fauzan Ridhani