RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Mencari lahan untuk pembangunan Koperasi Kelurahan (Kopdes) Merah Putih atau KMP di Banjarmasin ternyata bukan pekerjaan mudah. Keterbatasan aset pemerintah membuat proses penentuan lokasi memerlukan koordinasi panjang lintas instansi.
Dandim 1007/Banjarmasin Kolonel Inf Slamet Riyadi mengatakan, sejak mendapat penugasan, Kodim langsung bergerak mencari lahan di seluruh kelurahan. Saat itu, TNI mencari aset milik Pemko, Pemprov hingga BUMN yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Kopdes.
Dari 52 kelurahan di Kota Banjarmasin, sekira 30 kelurahan memiliki lahan sesuai standar sekira 20 x 30 meter. Sementara sisanya harus menyesuaikan karena keterbatasan aset pemerintah.
Menurut Slamet, kendala terbesar berada di kawasan padat penduduk seperti Banjarmasin Tengah dan sebagian Banjarmasin Barat. Di wilayah tersebut, mencari aset pemerintah yang memenuhi syarat tidak mudah. “Kalau tanah pemerintah adanya di lokasi tertentu, yaitu yang digunakan. Kami tentu ingin lokasi yang strategis, tetapi harus menyesuaikan dengan aset yang tersedia,” katanya.
Ia menjelaskan, penentuan lokasi tetap mempertimbangkan nilai ekonomis, akses masyarakat, dan kedekatan dengan permukiman. Namun faktor ketersediaan lahan pemerintah menjadi penentu utama.
Selain persoalan lahan, kondisi geografis Banjarmasin yang didominasi rawa juga menjadi tantangan tersendiri.
Hingga kini, dua gedung Kopdes Merah Putih (KMP) telah rampung dibangun di Kelurahan Tanjung Pagar dan Pemurus Luar. Sementara kelurahan lainnya masih menunggu penyelesaian desain maupun kesiapan lahan. "Kalau nanti DED baru sudah disetujui dan memenuhi syarat, seluruh kelurahan akan dibangun. Hanya ada satu kelurahan di Banjarmasin Barat yang sampai sekarang benar-benar kesulitan mendapatkan lahan," ujarnya.
Slamet menambahkan, lokasi yang sudah ditetapkan masih dapat dipindahkan apabila bangunan belum dikerjakan. Salah satunya pernah terjadi di Kelayan Timur, karena lahan yang semula disiapkan akhirnya diprioritaskan untuk pembangunan Puskesmas.
Bertahap, 2 Tinggal Finishing, 50 di Agustus
Dandim 1007/Banjarmasin memastikan, tidak ada satu pun KMP Kelurahan yang dibangun di kawasan pemakaman. Kolonel Inf Slamet Riyadi mengatakan, penentuan lokasi pembangunan dilakukan berdasarkan sejumlah persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat. "Jadi tidak ada yang dibangun di kuburan. Semua lokasi akan sesuai ketentuan," ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Menurut Slamet, khusus di Banjarmasin desain bangunan dibuat berbeda dibanding daerah lain.
Kondisi tanah rawa membuat konstruksi gedung menggunakan konsep panggung sesuai Detail Engineering Design (DED) yang telah disusun. Setiap gedung nantinya dilengkapi gudang, lima unit gerai usaha, serta fasilitas poliklinik.
Saat ini, kata dia, baru terdapat dua lokasi pembangunan KMP Kelurahan yang memasuki tahap akhir. Yakni, di Kelurahan Tanjung Pagar dan Kelurahan Pemurus Luar. Sisanya akan dibangun secara bertahap.
"Yang dua titik ini tinggal finishing, sekaligus sebagai proyek percontohan. Sekira 50 titik lainnya kemungkinan masuk tahap kedua pada Agustus," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Banjarmasin, Machli Riyadi mengatakan, hingga kini terdapat 52 kelurahan yang mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai KMP. Dari jumlah tersebut, 11 KMP sudah mulai aktif beroperasi, meski berjalannya mereka masih sebatas menekankan kearifan lokal alias belum mencapai standar program pusat.
Menurut Machli, pemerintah daerah terus melakukan pembinaan kepada para pengurus, mulai dari tata kelola organisasi, pembukuan koperasi, hingga pelatihan pemasaran digital.
"Kami ingin koperasi bisa langsung berjalan dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing kelurahan, tidak menunggu bantuan modal dahulu. Jadi aktif dahulu disesuaikan dengan potensi wilayahnya," katanya.
Ia mencontohkan, KMP di Kelurahan Pekauman dan Surgi Mufti telah mengembangkan usaha kafe, sementara koperasi lainnya mulai memasarkan produk unggulan daerah seperti telur asin.
Selain itu, koperasi juga difasilitasi menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui sistem konsinyasi untuk memperluas pemasaran produk.
Machli mengakui keterbatasan lahan menjadi tantangan di Banjarmasin. Karena itu, pemerintah memperbolehkan koperasi memanfaatkan ruko, rumah pengurus, bahkan menyewa bangunan terlebih dahulu agar aktivitas usaha tetap berjalan sembari menunggu pembangunan fisik mutlak secara bertahap.
Lahan Hibah Belum Siap Bangun
Dari total 20 kelurahan yang ada di Ibu Kota Provinsi, baru enam yang benar-benar aktif beroperasi dan memiliki bangunan. "Jumlah KKMP di Kota Banjarbaru sebanyak 20 titik. Yang sudah di bangun 6 titik, dan yang belum di bangun sebanyak 14 titik," ungkap Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskop UMNaker) Kota Banjarbaru, Sartono.
Kendala utama yang dihadapi, ujar Sartono yakni, keterbatasan ketersediaan lahan hibah atau aset pemerintah daerah yang siap bangun. "Kendala tidak memiliki lahan yang memenuhi persyaratan," ucapnya.
Kendati bangunan fisik permanen tersebut telah diresmikan beberapa waktu lalu, seluruh aktivitas pelayanan dan operasional koperasi saat ini ternyata masih berpusat di rumah toko (ruko) yang berlokasi di Jalan Trikora.
Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Landasan Ulin Timur, Rohimin. Ia menjelaskan, bahwa pihak pengurus belum memboyong roda operasionalnya ke gedung baru karena masih menunggu proses birokrasi penyerahan aset.
"Kami masih beraktivitas di ruko (lama), belum pindah. Saat ini kami sedang menunggu launching tahap kedua pada Agustus nanti. Setelah proses itu selesai, baru aset bangunan fisik permanen diserahkan secara resmi ke koperasi," ujar Rohimin saat dikonfirmasi
Baca Juga: KMP Dibangun Dekat Pasar, Penjual Sembako Gelisah
Editor: Arif Subekti
Editor : Arief