RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PROGRAM Koperasi Merah Putih yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi desa mulai memasuki babak baru di Kabupaten Tapin. Namun di sisi lain, muncul kegelisahan dari pelaku usaha yang telah lama menggantungkan hidup di pasar tradisional.
Suara kegelisahan itu datang dari para pedagang Pasar Keraton Rantau. Mereka khawatir apabila Koperasi Merah Putih nantinya ikut menjual sembako, komoditas yang selama puluhan tahun menjadi sumber nafkah utama pedagang pasar. "Kami meminta agar Koperasi Merah Putih tidak menjual sembako. Karena kalau itu terjadi, kami pasti tersaingi," ujar Lastri, pemilik Toko Anugrah di Pasar Keraton Rantau.
Lastri mengaku, kekhawatiran tersebut sudah disampaikan langsung kepada Bupati Tapin H Yamani. Bagi para pedagang, kepastian itu sangat penting. Mereka berharap komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam aturan maupun implementasi di lapangan.
"Kami tidak menolak pembangunan koperasi. Yang kami harapkan hanya jangan sampai menjual sembako, karena kami sudah puluhan tahun mencari nafkah di pasar ini," katanya.
Di sisi lain, pembangunan Koperasi Merah Putih sendiri terus berjalan. Pemerintah bersama TNI masih berpacu dengan waktu menyelesaikan pembangunan di seluruh desa.
Komandan Kodim 1010 Tapin Letkol Inf Dimas Yamaputra mengatakan, hingga saat ini pembangunan telah berlangsung di 66 titik. Sebanyak 12 titik sudah selesai 100 persen, sedangkan sisanya rata-rata mencapai progres sekitar 48 persen.
Desa yang telah menuntaskan pembangunan antara lain Ayunan Papan, Tatakan, Binderang, Bitahan Baru, Kembang Habang Lama, Kembang Habang Baru, Serawai, Banua Halat Kanan, Bataratat, Batu Ampar, Kalumpang, Paring Guling dan Pantai Cabe.
"Masih terdapat puluhan lokasi yang belum dapat dikerjakan karena lokasi pembangunan belum siap," akunya.
Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hingga saat ini dari 43 pembangunan KDKMP yang direncanakan, baru 28 pembangunan yang bisa berjalan dengan beberapa diantaranya sudah dinyatakan selesai dibangun 100 persen.
Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Disnakerkop UKMP) HSS, M. Afif Bizri mengatakan, bahwa pembangunan 28 KDKMP yang sudah dilaksanakan ini berdiri di atas tanah dengan status kepemilikan yang berbeda-beda.
"18 gerai berdiri di atas tanah milik desa, 1 gerai di atas tanah hibah dari masyarakat, 8 gerai di atas tanah Pemda, dan 1 gerai di atas tanah Pemprov," ujarnya merincikan.
Disnakerkop UKMP HSS menghadapi kendala atau hambatan. Diungkapkan Afif, terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi standar luasan lahan dari PT. Agrinas yang diperlukan untuk pembangunan KDKMP yang luas bangunannya 20 x 30 meter persegi.
"Tidak dipungkiri, memang beberapa lokasi KDKMP berdiri di ujung kampung, dan jauh dari pemukiman warga. Mungkin dari kita menilai lokasi tersebut tidak strategis, tapi lahan tersebut yang kami ajukan ke PT. Agrinas, disetujui untuk dibangun karena dinilai masih strategis oleh PT. Agrinas," jelas Afif.
Selain lokasi yang berada di ujung desa, juga ada beberapa KDKMP yang harus dibangun di atas tanah yang posisinya justru di bawah dan tidak rata dengan jalan aspal, sehingga menjadi kurang ideal.
Komandan Kodim 1003 Kandangan, Letkol Inf Ading Priyotantoko mengatakan, selain sebagai gerai, KDKMP juga akan difungsikan sebagai gudang penyimpanan.
Menanggapi terkait lokasi pembangunan yang berada di lokasi ujung kampung dan masuk wilayah hutan, Ading menegaskan hal tersebut tidak akan mempengaruhi pencapaian target.
"Tidak mempengaruhi pencapaian target, bahkan dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang mendorong pembangunan hunian dan fasilitas lainnya di sekitar kawasan KDKMP," tegasnya.
Baca Juga: Menakar Syarat Ideal Lahan Koperasi Merah Putih, Antara Aturan Pusat dan Realitas di Kalsel
Editor: Arif Subekti
Editor : Arief