RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Danantara lagi jadi sorotan setelah pemerintah mulai ngerapihin ekspor SDA lewat sistem satu pintu. Pertanyaannya, bakal bikin rakyat ikut cuan, atau cuma ganti pemain di balik layar?
****
Presiden Prabowo lagi serius ngebut ngeberesin urusan sumber daya alam (SDA) Indonesia. Salah satu gebrakan yang lagi ramai dibahas adalah ekspor komoditas strategis seperti batu bara, sawit, sampai ferro alloy bakal dikendalikan lewat sistem satu pintu di Danantara.
Tujuan positifnya? Biar negara nggak lagi cuma jadi penonton saat kekayaan alam Indonesia dijual ke luar negeri.
Dengan sistem ini, pemerintah pengin tahu lebih jelas berapa sebenarnya nilai ekspor, berapa devisa yang balik ke Indonesia, sampai nutup celah praktik-praktik "main belakang" seperti under invoicing atau transfer pricing yang selama ini diduga bikin negara kehilangan triliunan rupiah.
Intinya, pemerintah pengin kekayaan alam Indonesia nggak cuma bikin segelintir orang makin tajir, tapi juga kasih efek nyata buat masyarakat.
Selain itu, kebijakan ini juga jadi bagian dari misi buat pelan-pelan ngurangin ketergantungan Indonesia terhadap dolar AS. Tapi, apakah sesimpel itu?
Rakyat Harus Rasakan Manfaatnya
Ketua Bidang OKK Hipmi Kalimantan Selatan, Adi Jayadi, bilang ide sentralisasi ekspor lewat Danantara sebenarnya oke-oke saja. Menurutnya, negara jadi lebih gampang ngawasin arus ekspor, sekaligus memastikan devisa hasil ekspor lebih banyak masuk ke Indonesia. Masalahnya, indikator suksesnya jangan cuma angka devisa. "Cara ukurnya apakah pemerintah mampu menjawab manfaat ekonominya yang benar-benar dirasakan masyarakat," kata Adi, Minggu (12/7).
Artinya, rakyat harus benar-benar ngerasain hasilnya. Mulai dari lapangan kerja yang makin banyak, pendapatan daerah penghasil yang naik, sampai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang makin bagus.
Adi juga menilai mimpi Indonesia buat ngurangin ketergantungan terhadap dolar itu realistis. Tapi jelas bukan proses instan. Soalnya, industri dalam negeri masih bergantung sama mesin, teknologi, dan bahan baku impor. Belum lagi hilirisasi yang butuh modal jumbo, teknologi canggih, dan pasar yang kuat. "Kalau fondasinya belum siap, ya nggak bisa buru-buru," jelasnya.
Pendapat senada juga datang dari mahasiswa Akuntansi FEB ULM, Ramoti Stevan Carlos Pakpahan. Menurutnya, devisa hasil ekspor yang masuk ke Indonesia memang bisa bikin cadangan devisa makin tebal dan rupiah lebih kuat. Tapi itu belum otomatis bikin rakyat lebih sejahtera. "Kalau seluruh proses perizinan, verifikasi dan penentuan harga terpusat di satu lembaga, ada risiko ekspor justru melambat dan membuka ruang praktik rente baru," ujarnya.
Menurut Stevan, uang dari SDA harus dipakai buat hal-hal yang benar-benar berdampak. Misalnya membangun sekolah, rumah sakit, riset, infrastruktur, sampai meningkatkan kualitas SDM.
Soal mimpi lepas dari dominasi dolar AS? Dia menilai itu sah-sah saja jadi target jangka panjang. "Tapi realistisnya ya bertahap. Dolar masih jadi raja di perdagangan dunia," katanya.
Kekuasaan Jangan Numpuk di Satu Tempat
Menurut Adi, sistem satu pintu juga punya PR besar. Kalau semua kewenangan numpuk di satu lembaga tanpa pengawasan yang ketat, potensi konflik kepentingan sampai penyalahgunaan wewenang bakal makin besar.
”Kalau tidak ada sistem pengawasan yang kuat dan terbuka, kebijakan yang awalnya bertujuan menjaga kekayaan negara justru berpotensi melahirkan praktik monopoli baru yang jauh dari semangat keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," sebut Eks Ketua BEM ULM ini.
Stevan juga menilai tantangan terbesar justru bukan ada di teknologi.
Yang paling krusial adalah tata kelola. Siapa yang mengawasi Danantara?
Siapa yang menentukan harga acuan ekspor? Kalau ada perusahaan keberatan, mekanisme protesnya gimana?
Menurutnya, semua itu harus jelas sejak awal. Karena itu, pemerintah didorong bikin dashboard publik yang bisa diakses siapa saja, rutin diaudit pihak independen, dan membuka data ekspor secara transparan.
"Kalau semuanya terbuka, publik bisa ikut ngawasin. Tapi kalau semuanya tertutup, kebijakan sebagus apapun bisa disalahgunakan," yakinnya.
Jadi, Bakal Berhasil?
Danantara bisa jadi game changer dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Tapi satu hal yang nggak boleh dilupakan, kepercayaan publik lahir dari transparansi, bukan dari janji.
Kalau pengawasan kuat dan hasilnya benar-benar balik ke rakyat, kebijakan ini bisa jadi lompatan besar. Tapi kalau kontrolnya lemah, bukan nggak mungkin yang muncul justru masalah baru.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief