RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus mematangkan langkah strategis untuk mentransformasikan komoditas mentah menuju ekonomi berbasis hilirisasi.
Target besarnya tidak main-main: menjadikan Bumi Lambung Mangkurat sebagai Gerbang Logistik Kalimantan sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen pada akhir periode RPJMD 2025–2029.
Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti mengungkapkan, upaya mendorong Kalsel sebagai pusat logistik dan industri dilakukan secara bertahap dan terintegrasi.
Menurutnya, konsep gerbang logistik bukan sekadar membangun pelabuhan besar, melainkan menyatukan seluruh elemen pendukung ke dalam satu ekosistem ekonomi wilayah.
“Kami menghubungkan pelabuhan, kawasan industri, jalan, jembatan, air bersih, energi, hingga pusat distribusi barang agar arus logistik dari dan ke Kalsel jauh lebih e sien,” ujarnya.
Saat ini, Pemprov kata Astuti memperkuat sejumlah simpul utama. Di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga di Tanah Bumbu yang telah resmi ditetapkan melalui PP Nomor 26 Tahun 2024. Selain itu, rencana pembangunan KEK/Pelabuhan Internasional Mekar Putih di Kotabaru, serta Kawasan Industri Batulicin, Jorong, dan Banua Anam.
Untuk memangkas biaya logistik domestik, pusat distribusi provinsi juga disiapkan di tiga klaster utama, yakni Banjarbakula, Banua Anam, dan Saijaan Bersujud. Mega proyek ini mustahil berjalan sendiri, Astuti menegaskan, keterlibatan pemerintah pusat dan kabupaten/kota menjadi kunci sukses di lapangan.
Pemerintah pusat melalui Bappenas, Kemenko Perekonomian, Dewan Nasional KEK, serta kementerian teknis (PUPR, Kemenhub, dan Kementerian Investasi/BKPM) berperan penting dalam penyelarasan RPJMN, RKP, serta penyediaan fasilitas insentif skal dan non skal.
Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota memegang kendali atas kesiapan lahan, tata ruang, perizinan daerah, hingga pemberdayaan UMKM lokal. Menariknya, skema pembiayaan yang diterapkan mengusung prinsip multi-source nancing alias gotong royong.
Pembangunan di dalam KEK akan diserahkan kepada badan usaha atau investor swasta. Sedangkan infrastruktur penunjang seperti jalan akses, listrik, dan air baku dikeroyok menggunakan kombinasi APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, BUMN, hingga skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Sebagai contoh nyata, Pemprov telah mematangkan perencanaan SPAM Regional untuk mendukung kawasan Tanah Bumbu–Kotabaru. Estimasi kebutuhannya sekitar Rp300 miliar. Ini krusial untuk memasok air bersih bagi masyarakat sekaligus operasional kawasan industri,” jelasnya.
Editor : Arief