RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) Tahun Anggaran 2026 menunjukkan tren positif pada awal tahun. Hingga akhir Triwulan I (Q1), penyerapan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tercatat telah menembus angka Rp1.999.017.545.984 atau sebesar 20,11 persen dari total pagu anggaran yang mencapai Rp9.938.857.549.374.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Suprapti Tri Astuti mengungkapkan capaian moncer juga terlihat dari realisasi fisik yang menyentuh angka 22,13 persen. Menurutnya, capaian tersebut mengindikasikan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh SKPD telah berjalan sesuai dengan rencana kerja (renja) yang ditetapkan.
"Realisasi fisik yang lebih tinggi daripada realisasi keuangan ini menandakan sebagian besar pekerjaan sudah berjalan di lapangan. Saat ini, proses administrasi pembayaran dan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban sedang terus bergulir di beberapa perangkat daerah," ujar Suprapti Tri Astuti kepada awak media.
Kendati menunjukkan tren positif, wanita yang akrab disapa Tuti ini tidak menampik adanya dinamika di lapangan. Sejumlah SKPD tercatat belum memaksimalkan serapan anggaran akibat karakteristik kegiatan yang variatif, proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang masih berjalan, serta faktor teknis-administratif lainnya.
Salah satu tantangan utama dalam belanja pembangunan triwulan pertama ini adalah adanya gagal tender pada beberapa paket pekerjaan strategis, sehingga harus dilakukan proses tender ulang. Selain itu, ada pula paket kakap yang realisasinya masih harus menunggu rampungnya proses pengadaan tanah.
Tantangan lain bersumber dari karakteristik kegiatan yang bersifat musiman (seasonal). "Sejumlah event besar dan proyek strategis baru dijadwalkan jalan pada semester II, khususnya periode Agustus hingga Desember 2026. Ada juga dana spesifik seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perlindungan perempuan dan anak yang baru bisa dicairkan jika ada kasus yang memenuhi syarat," jelasnya.
Menghadapi tantangan tersebut, Pemprov Kalsel langsung tancap gas menyusun strategi jitu guna mendongkrak performa serapan anggaran pada Triwulan II hingga akhir tahun nanti. Evaluasi ketat dan asistensi langsung disiapkan bagi SKPD yang rapor serapannya masih merah. "Kami menargetkan realisasi fisik dan keuangan bisa menyentuh angka minimal 50 persen pada akhir Triwulan II nanti. Begitu memasuki semester II, akselerasi akan digenjot lebih signifikan," tegas Tuti.
Guna memuluskan target tersebut, Bappeda Kalsel menggariskan beberapa langkah taktis. Di antaranya, memastikan seluruh paket tender ulang rampung pada Triwulan II, menerapkan monitoring bulanan untuk PBJ, serta menetapkan target bulanan penyelesaian fisik di setiap SKPD. Selain itu, pengawasan ketat di lapangan akan difokuskan pada megaproyek infrastruktur banua.
"Proyek strategis daerah yang bernilai besar, seperti pembangunan Jembatan Pulau Laut dan infrastruktur vital lainnya, akan kami berikan perhatian khusus. Mekanisme eskalasi masalah juga dibentuk agar setiap hambatan di lapangan bisa langsung diputuskan solusinya di tingkat pimpinan," pungkasnya.