RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) harus memutar otak dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Di tengah ruang fiskal yang kian menyusut akibat penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat, Pemprov Kalsel mengambil langkah ekstrem dengan memangkas defisit anggaran secara drastis.
Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti mengungkapkan pengendalian defisit daerah menjadi fokus utama demi menjaga stabilitas keuangan.
Pada APBD 2027, angka defisit ditekan hingga menyentuh kisaran Rp400 miliar. Angka ini terjun bebas jika dibandingkan dengan defisit APBD 2026 yang sempat membengkak hingga Rp2,59 triliun.
"Penyusunan RKPD dan APBD 2027 memang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Selain terbatasnya ruang fiskal, kami juga diwajibkan memenuhi mandatory spending (belanja wajib) yang cukup besar untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta belanja pegawai," ujar Suprapti kepada awak media, Selasa (23/6/2025).
Untuk menyiasati situasi tersebut, Pemprov Kalsel akan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai motor penggerak utama pembiayaan.
Dalam dokumen RKPD 2027, target PAD dipatok sebesar Rp5,08 triliun. Sektor Pajak Daerah menjadi penopang paling kokoh dengan kontribusi di atas 80 persen, atau senilai ± Rp4,20 triliun.
Di luar pajak, struktur PAD juga disokong oleh Retribusi Daerah (± Rp710,25 miliar), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (± Rp80,40 miliar), serta Lain-lain PAD yang Sah (± Rp83,24 miliar).
"Sektor perpajakan masih sangat strategis. Ini terlihat dari total potensi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak 2027 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mencapai Rp2,10 triliun," tambah Suprapti.
Selain PAD, postur pendapatan daerah 2027 juga masih ditopang oleh DBH Pusat (Rp821,89 miliar), Dana Alokasi Umum (Rp996,90 miliar), Dana Alokasi Khusus (Rp529,14 miliar), dan Bantuan Keuangan antardaerah (Rp265 miliar).
Pastikan Stimulus Ekonomi Tetap Bergerak
Terkait program Kepala Daerah, Suprapti menegaskan program prioritas tetap berjalan namun menggunakan pendekatan yang jauh lebih selektif, efisien, dan terukur.
Pemprov Kalsel akan menyaring program yang memberikan dampak langsung ke masyarakat, serta aktif mencari pendanaan alternatif di luar APBD.
Dari total struktur Belanja Daerah yang dirancang sebesar Rp8,21 triliun, porsi terbesar masih tersedot untuk Belanja Pegawai yang mencapai ± Rp2,63 triliun.
Disusul kemudian oleh Belanja Barang dan Jasa sebesar ± Rp2,07 triliun, Belanja Transfer sebesar ± Rp1,67 triliun, dan Belanja Modal sebesar ± Rp1,53 triliun.
Meski anggaran belanja modal berada di posisi buncit, Pemprov Kalsel memastikan stimulus ekonomi tetap bergerak.
Anggaran modal sebesar Rp1,53 triliun tersebut diprioritaskan untuk menggenjot infrastruktur konektivitas dan layanan publik guna menekan biaya logistik masyarakat. Sektor hilir seperti UMKM, pertanian, perkebunan, dan perikanan juga tetap mendapat bantalan stimulus lewat belanja barang dan jasa di tingkat perangkat daerah.
Struktur Belanja Daerah Kalsel 2027:
- Belanja Pegawai = ± Rp2,63 triliun
- Belanja Barang dan Jasa = ±Rp2,07 triliun
- Belanja Transfer = ± Rp1,67 triliun
- Belanja Modal = ± Rp1,53 triliun
Fokus Alokasi Belanja Modal 2027:
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan= ± Rp843,90 miliar
- Gedung dan Bangunan= ±Rp463,15 miliar
- Pengadaan Tanah= ± Rp118,56 miliar