RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjuk kan posisi yang cukup kuat pada tahun anggaran 2026. Tak tanggung-tanggung, porsi PAD menyumbang Rp 4,629 triliun atau setara 62,95 persen dari total pendapatan daerah. Bermodal postur fiskal yang sehat ini, Pemprov Kalsel tancap gas mengalokasikan anggaran besar untuk sektor pembangunan fi sik dan pelayanan publik.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Suprapti Tri Astuti mengungkapkan struktur APBD 2026 dirancang proporsional untuk menjamin roda Pemerintahan sekaligus menggerakkan ekonomi riil.
Dari total belanja daerah, Pemprov Kalsel mengalokasikan belanja operasi sebesar Rp 5,894 triliun (59,31 persen) untuk menopang layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, anggaran belanja modal yang bersentuhan langsung dengan pembangunan fisik dipatok di angka Rp2,804 triliun atau 28,21 persen.
“Dari belanja modal tersebut, porsi terbesar kami arahkan untuk infrastruktur. Terutama belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp1,469 triliun, yang di dalamnya termasuk jalan dan jembatan senilai Rp1,394 triliun,” ujar Suprapti Tri Astuti.
Perempuan yang akrab disapa Tuti ini meluruskan anggapan bahwa PAD langsung dikunci untuk belanja tertentu. Menurutnya, seluruh pendapatan masuk dalam satu kerangka fiskal, kemudian didistribusikan berdasarkan skala prioritas. “Artinya, APBD 2026 tidak hanya habis untuk membiayai operasional birokrasi, tetapi memberi ruang yang sangat luas bagi konektivitas dan logistik masyarakat,” tegasnya.
Menelisik kantong pendapatan, sektor pajak daerah masih menjadi tulang punggung utama dengan setoran Rp 3,757 triliun atau berkontribusi 81 persen terhadap total PAD. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi primadona dengan sumbangan Rp2,386 triliun, disusul Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp620 miliar.
Kendati demikian, Tuti menegaskan bahwa Kalsel tidak boleh terus-menerus ber gantung pada sektor otomotif dan bahan bakar.
“Ke depan, basis PAD harus diperkuat dari sektor produktif non-kendaraan. Kita pacu industri hilir, logistik, pariwisata, UMKM, hingga optimalisasi aset daerah dan layanan BLUD,” tambahnya.
Berdasarkan data Portal Anggar an SIKD Kementerian Keuang an hingga Juni 2026, reali sasi belanja daerah Kalsel telah menyerap Rp 3,744 triliun atau 37,67 persen dari total pagu Rp 9,939 triliun. Rinciannya, belanja pegawai terealisasi 29,04 persen, belanja barang dan jasa 32,64 persen, serta belanja modal di angka 27,56 persen. Tuti mengakui, serapan belanja modal pada paruh pertama tahun ini perlu diakselerasi lebih cepat pada semester kedua.
Sebab, proyek fisik berkejaran dengan target penyelesaian fasilitas pu blik. Namun, ia mengingatkan agar percepatan ini tidak sekadar mengejar kuantitas angka serapan. “Arahan kami jelas, percepatan harus menjaga mutu. Kegiatan harus tepat
Editor : Arief