RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Kelangkaan BBM solar subsidi di sejumlah SPBU di Banjarmasin dan beberapa daerah lain di Kalsel berdampak langsung terhadap pergolakan ekonomi. Selain memicu antrean panjang kendaraan, kondisi tersebut mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan (YLK Kalsel), Akhmad Murjani mengatakan sulitnya mendapatkan solar subsidi menimbulkan efek domino terhadap sektor distribusi barang dan transportasi. Menurutnya, kenaikan biaya operasional angkutan membuat distributor terpaksa menyesuaikan harga jual barang di pasaran. “Cukup banyak warga konsumen yang mulai mengeluhkan harga barang naik. Ini dampak langsung dari susahnya mendapatkan solar subsidi,” ujarnya, Senin (19/5).
Murjani menilai kondisi tersebut paling dirasakan masyarakat menengah ke bawah. Sebab, kenaikan harga kebutuhan pokok otomatis akan menekan daya beli masyarakat.
Ia menjelaskan, sebagian besar armada distribusi barang, terutama truk angkutan darat, masih sangat bergantung pada solar subsidi. Ketika distribusi BBM terganggu, rantai pasok barang pun ikut terdampak.
Tidak hanya masyarakat umum, pelaku UMKM hingga pengusaha jasa boga juga mulai merasakan beban tambahan akibat meningkatnya biaya distribusi bahan baku. “Biaya operasional pengangkutan naik karena solar subsidi makin sulit didapat,” katanya.
YLK Kalsel juga mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Selatan yang mulai melakukan penindakan terhadap dugaan aksi premanisme di SPBU. Namun, pengawasan diminta dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.
Murjani berharap aparat tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga memberantas praktik penimbunan, pelangsiran BBM, hingga dugaan keterlibatan mafia BBM dan oknum beking. “Kami berharap pelangsir, penimbun hingga mafia BBM beserta oknum bekingnya juga diberantas,” tegasnya.
Selain itu, YLK Kalsel mendorong pemerintah daerah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan BBM yang melibatkan aparat penegak hukum, TNI, dan instansi terkait lainnya. Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar distribusi solar subsidi kembali normal, dan tidak semakin membebani masyarakat. “Pemda segera bentuk Satgas Penanganan BBM agar persoalan ini cepat selesai,” tutup Murjani.
Editor : Arief