RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN - Kenaikan harga BBM non subsidi, membuat disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi semakin tinggi.
Ketua kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalsel, Shinta Laksmi Dewi meminta Pemerintah untuk bijak dalam menaikkan harga BBM non subsidi. Jangan sampai perbedaan harga antara BBM subsidi dan non subsidi sangat tinggi.
"Kenaikan harga BBM non subsidi tentunya berimbas pada kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok. Selain itu, kenaikan yang terlalu tinggi bisa membuat BBM subsidi rawan diselewengkan, ini yang harusnya jadi perhatian Pemerintah," ucapnya.
Baca Juga: Penyusutan Lahan dan Banjir Jadi Ancaman Utama Lumbung Pangan di Kabupaten Banjar
Menurutnya, dengan disparitas harga yang tinggi, tentunya masyarakat akan lebih memilih BBM bersubsidi. Ini akan sangat rawan untuk penyelewengan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Seperti diketahui, per 18 April 2026, BBM non subsidi jenis Pertamax Turbo mengalami kenaikan harga Rp6.500 menjadi Rp19.850. Kemudian, Dexlite naik Rp9.650 menjadi Rp24.150 per liter. Pertamina Dex naik Rp.9.650 menjadi Rp24.450.
Ditambahkannya, dunia usaha akan sangat terdampak dengan kenaikan harga BBM non subsidi ini. Selain itu, dampaknya juga akan dirasakan masyarakat. Sementara, pihak swasta akan menaikan harga jual produknya, karena biaya produksi dan operasional juga ikutan naik.
"Kami berharap ada kebijakan untuk persoalan BBM non subsidi ini, sehingga dunia usaha bisa tetap berjalan dengan baik di tengah krisis minyak karena Perang Teluk," harapnya.
Editor : Fauzan Ridhani