MARTAPURA – Sekitar 1.000 kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tercatat belum melunasi pajak kendaraan bermotor. Jumlah tunggakan yang signifikan ini menjadi sorotan serius UPPD Samsat Martapura, yang kini memprioritaskan penertiban aset daerah.
Kepala Samsat Martapura, Pengayom Bayu Ajie, menegaskan bahwa penagihan pajak kendaraan dinas akan menjadi fokus utama pihaknya dalam waktu dekat. “Ke depan kami akan fokus menagih kendaraan dinas di Banjar. Ini cukup signifikan, hampir 1.000 kendaraan bermotor dinas yang menunggak,” bebernya.
Ia menjelaskan, tidak semua kendaraan dinas yang tercatat menunggak masih dalam kondisi aktif. Sebagian di antaranya diduga sudah rusak berat, dilelang, berpindah tangan, atau bahkan hilang. Karena itu, Samsat Martapura akan melakukan pendataan ulang secara detail untuk memastikan kendaraan mana saja yang masih beroperasi dan wajib melunasi pajak. “Kami perlu koordinasi menyeluruh. Mana yang rusak, mana yang sudah tidak bisa dipakai, mana yang sudah dilelang. Semua itu akan kami data ulang,” jelasnya.
Untuk mempercepat penyelesaian piutang pajak, Samsat Martapura berencana melakukan langkah jemput bola dengan mendatangi dinas-dinas di lingkungan Pemkab Banjar maupun Pemprov Kalsel secara rutin setiap pekan. Melalui cara ini, diharapkan data riil kondisi aset kendaraan dinas dapat segera diperoleh. “Target kami persoalan tunggakan kendaraan dinas ini bisa diselesaikan secara bertahap pada tahun ini,” imbuhnya.
Ia menegaskan, penertiban aset kendaraan dinas tidak hanya bertujuan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, tetapi juga mendorong pengelolaan aset daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan tertib di lingkungan pemerintahan.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief