PELAIHARI - Urusan izin kapal yang berbelit dan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kerap tersendat masih menjadi problem utama nelayan kecil di Kabupaten Tanah Laut (Tala). Pemerintah daerah menilai persoalan ini tak lagi bisa ditangani dengan pola layanan konvensional.
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tala memperkenalkan inovasi bertajuk SIAP MELAUT (Selesaikan Izin dan Administrasi Pelayanan Melaut Legal dan Aman untuk Tangkap). Program ini dipaparkan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD Tala, awal pekan ini.
Kepala DKPP Tala, Muhammad Kusri, mengatakan mayoritas nelayan di daerahnya menggunakan kapal berukuran kecil, di bawah 5 gross ton (GT). Dari 2.815 kapal nelayan yang terdata, 2.296 di antaranya termasuk kategori tersebut.
“Dokumen sering tidak sinkron, proses perizinan dianggap rumit, dan dampaknya nelayan kesulitan mengakses BBM subsidi,” kata Kusri, Selasa (10/2).
Menurut dia, persoalan nelayan tak berhenti pada administrasi. Rendahnya pemahaman regulasi, keterbatasan standar keselamatan pelayaran, serta risiko cuaca ekstrem turut membayangi aktivitas melaut.
Melalui SIAP MELAUT, DKPP menawarkan layanan terpadu: pemeriksaan kelaiklautan kapal, pendampingan kelengkapan dokumen, serta verifikasi penerima BBM subsidi agar tepat sasaran.
Program ini juga mencakup penyediaan informasi cuaca dan zona tangkap, pelatihan keselamatan pelayaran, hingga fasilitasi sertifikat kecakapan nelayan.
“Bukan sekadar legalitas. Kami ingin nelayan berangkat dengan aman, biaya operasional lebih efisien, dan hasil tangkapan meningkat,” ujar Kusri.
Program tersebut melibatkan sejumlah instansi, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, BMKG, BPH Migas, PT Pertamina, TNI AL, dan Polairud. DKPP bertindak sebagai koordinator layanan.
Pihaknya pun berharap pendekatan lintas sektor ini mampu mengurai simpul persoalan yang selama ini membatasi ruang gerak nelayan kecil dan pada akhirnya, memperkuat ekonomi pesisir Tala.
Editor: Arif Subekti
Editor : Arief