BANJARMASIN – Tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kalsel mendapat jatah pagu anggaran jumbo pada APBD 2026 mendatang. Mereka adalah Dinas PUPR, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Seperti diketahui, pada rapat badang anggaran (Banggar) pembahasan RAPBD Kalsel 2026, disepakati belanja daerah mencapai Rp9,205 triliun, sementara pendapatan dipatok Rp7,341 triliun. Dari 119 SKPD, Dinas PUPR mendapat pagu anggaran sebesar Rp2 triliun lebih, disusul BPKAD sebesar Rp1,9 triliun lebih dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1,679 triliun lebih.
Dominasi PUPR Kalsel menegaskan arah kebijakan pembangunan Kalsel tahun 2026 yang berfokus pada infrastruktur. Sebaliknya, sejumlah SKPD lain hanya mendapat alokasi kecil. Dinas Lingkungan Hidup misalnya, hanya sebesar Rp19 miliar lebih, sementara Dinas Koperasi dan UMKM mendapat jatah sebesar Rp17 miliar lebih.
Pembahasan RAPBD sempat berlangsung alot karena adanya rasionalisasi usulan pagu dari ratusan SKPD. Semula dipangkas hingga 50 persen, namun akhirnya disesuaikan secara variatif sesuai kebutuhan dan prioritas.
Selain itu, estimasi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2025 yang cukup besar juga menjadi perdebatan. Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kalsel akhirnya menambah pos belanja Rp1,9 triliun dari Silpa dan pendapatan lain untuk mengakomodasi kebutuhan program.
Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, Kartoyo, mengingatkan agar pemerintah daerah memastikan serapan anggaran tepat waktu. “Kalau tidak terserap, dana mengendap. Ini tidak bagus dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong dana harus berputar di masyarakat,” tegasnya saat Rapat Banggar, Jumat (23/11) lalu.
Ia juga menyoroti praktik penyimpanan dana daerah di bank yang menghasilkan bunga deposito hingga Rp100 miliar. Menurutnya, keuntungan itu belum tentu berdampak langsung bagi masyarakat. “Ini pemerintah daerah yang dapat. Tapi dampaknya ke masyarakat belum tentu dirasakan,” tekannya.
Sementara, Ketua TAPD Kalsel, Muhammad Syarifudin menegaskan pihaknya sudah menyiapkan langkah percepatan agar anggaran terserap maksimal. Lelang proyek akan dimulai Desember 2025, sehingga Januari 2026 pekerjaan prioritas bisa segera berjalan.
Selain itu, TAPD sebutnya menyiapkan desk penyelarasan RPJMD dan Renstra agar seluruh SKPD fokus mengawal visi-misi kepala daerah. “Semua SKPD harus fokus mengawal visi-misi kepala daerah, termasuk membuat matrik pelaporan mulai Januari,” jelasnya.
Total Belanja: Rp9,205 triliun
Total Pendapatan: Rp7,341 triliun
SKPD Pagu Terbesar:
- Dinas PUPR: Rp2 triliun lebih
- BPKAD: Rp 1,9triliun lebih
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Rp1,679 triliun lebih
SKPD Pagu Kecil:
- Dinas Lingkungan Hidup: Rp19 miliar lebih
- Dinas Koperasi dan UMKM: Rp17 miliar lebih
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief