BATULICIN - Meski PT Air Minum Bersujud mencatat laba positif, sebagian warga Tanah Bumbu masih belum menikmati aliran air bersih. DPRD Tanah Bumbu menilai pemerataan jaringan menjadi pekerjaan rumah penting bagi perusahaan daerah itu.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD Tanah Bumbu belum lama ini, terungkap bahwa kinerja keuangan PT Air Minum Bersujud mulai membaik. Kerugian yang sempat dialami perusahaan berhasil tertutupi oleh perolehan laba.
Namun, Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu Andi Erwin Prasetya mengingatkan agar keberhasilan itu tidak menggeser fokus utama perusahaan sebagai penyedia layanan publik. “Apalagi selama ini ada wilayah yang tidak pernah merasakan manfaat mendapatkan aliran air bersih," ujarnya.
Persoalan pemerataan layanan ini juga tercermin dari data pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tanah Bumbu tahun 2025, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak terus meningkat setiap tahun.
Pada tahun 2023, angkanya tercatat mencapai 87,94 persen. Naik dari capaian tahun 2022, sebesar 82,65 persen. Dari jumlah tersebut, 53,54 persen merupakan akses air minum aman yang bersumber dari jaringan perpipaan PDAM dan program Pamsimas di desa-desa yang sudah terlayani sepenuhnya. Sementara itu, 34,40 persen lainnya termasuk kategori akses air minum layak.
Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih, serta dukungan berbagai program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), termasuk program hibah air minum perkotaan yang didanai APBN.
Meski demikian, sekitar 12,06 persen penduduk Tanah Bumbu masih belum memiliki akses terhadap air bersih. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh faktor geografis yang sulit dijangkau jaringan perpipaan, serta keterbatasan sumber air bersih di sekitar permukiman mereka.
Ia mengatakan bila kendala utama terletak pada jaringan perpipaan, hal itu harus menjadi prioritas utama perusahaan untuk mengatasinya. Upaya itu diharapkan dapat dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, terutama dengan Dinas PUPR yang memiliki kewenangan teknis di bidang infrastruktur.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais menyatakan dukungan terhadap dorongan DPRD tersebut. Sebagai komisaris perusahaan, ia menilai bahwa pembangunan jaringan dan WTP baru adalah langkah realistis untuk meningkatkan pelayanan.
Pemerintah daerah, kata dia, akan menindaklanjuti hasil rapat ini ke tingkat kebijakan, agar program perluasan layanan air bersih dapat segera direalisasikan. "Saya yakin, Pak Bupati akan mendukung, karena beliau selalu ingin pelayanan maksimal terhadap masyarakat," pungkasnya.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief