BANJARMASIN – Menanggapi pemberitaan yang beredar mengenai informasi dana mengendap sebesar Rp5,165 triliun yang dikaitkan dengan Pemerintah Kota Banjarbaru, Bank Kalsel menyampaikan klarifikasi resmi bahwa informasi tersebut bersumber dari kekeliruan teknis dalam penginputan data perbankan, bukan kondisi aktual saldo rekening Pemerintah Daerah dimaksud.
Bank Kalsel mengakui bahwa telah terjadi kesalahan administratif, khususnya dalam pengisian sandi Golongan Nasabah pada sistem Antasena LBUT-KI (Laporan Bulanan Terintegrasi Bank Umum-Kelayakan Investasi).
Kekeliruan ini menyebabkan beberapa rekening Pemerintah daerah terinput pada kategori yang tidak sesuai, tanpa memengaruhi status kepemilikan maupun nilai saldo sebenarnya.
Adapun total rekening yang terdampak sebanyak 13 fasilitas dengan total saldo Rp4,746 triliun, yang seluruhnya tetap tercatat dan terkelola dengan aman di Bank Kalsel.
Bank Kalsel menegaskan bahwa kesalahan yang terjadi murni kesalahan administrasi dan dananya tercatat di Bank Kalsel.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen profesional, Bank Kalsel telah melakukan langkah-langkah korektif sebagai berikut:
• Melakukan klarifikasi dan koreksi langsung kepada Bank Indonesia selaku regulator perbankan, sebagai tindak lanjut atas kekeliruan penginputan yang terjadi.
• Melaksanakan sinkronisasi data dan koordinasi bersama Kementerian Keuangan,Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memastikan kesesuaian data.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akurat.
“Kami menyadari pentingnya keakuratan data dan pelaporan bagi kepercayaan publik. Karena itu, kami segera mengambil langkah korektif, melakukan klarifikasi kepada Bank Indonesia, dan
menyelaraskan data dengan pihak terkait. Kami memastikan seluruh laporan keuangan Bank Kalsel
mencerminkan kondisi yang valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Fachrudin.
Bank Kalsel mengapresiasi kerja sama semua pihak yang telah membantu proses klarifikasi ini, serta berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola dan keandalan sistem pelaporan keuangan
demi menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat.